Investigasibhayangkara.com Sumsel-Palembang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan ke-XIV (14) beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Jawaban Gubernur Sumsel tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yang diselengarakan di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Jl. Kapten A. Rifai No. 1 Palembang, Senin (20/7/2020).
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang di pimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel H. Muchendi Mahzareki, SE, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Kartika Sandra Desi, SH, Gubernur Sumsel H Herman Deru yang di wakili Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya dan di hadiri oleh para anggota DPRD Provinsi Sumsel, Sekwan DPRD Prov. Sumsel, Unsur Forkopimda Prov. Sumsel, Pimpinan Intansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Partai Politik, Para Kepala Dinas, Badan, Biro Kantor dilingkungan Pemerintah Prov. Sumsel, Staf Ahli Gubernur dan Tenaga Ahli DPRD Prov. Sumsel.
Pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan Masing-masing Fraksi-fraksi (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel untuk menyampaikan pendapat akhirnya dari fraksi.
Fraksi Golkar yang disampaikan oleh H. David Hadrianto Al-Jufri, SH, menyampaikan Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Prov.Sumsel dan jajaran Eksekutif yang telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pemprov Sumsel diantaranya, Maraknya illegal Logging di Kab. Muratara yang terus berlangsung sampai saat ini. Tentang pembentukan Provinsi Sumsel Barat diharapkan dapat membantu mendorong percepatan pembentukan provinsi tersebut, harapnya.
Fraksi PDI Perjuangan Hj. Meli Muatika, SE, MM menyampaikan diantaranya, Memaksimalkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah(OPD) banyaknya jabatan pemimpin OPD berstatus Pelaksana Tugas(PLT), peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK di Sumsel percepat proses tahapan administrasi untuk segera mendefenitifkan semua kepala sekolah, proses permohonan hibah Yayasan Siti Khodijah terdapat aset Pemerintahan Daerah Sumsel berupa lahan seluas 60.000 meter persegi, penambahan jumlah pustakawan atau penambahan pojok baca di Wilayah Sumsel, perlunya ditingkatkan dalam usaha menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, perlunya penggalakkan dan meningkatan program strategis untuk koperasi dan UMKM melalui terobosan dan inovasi, meningkatkan dan menjaga bibit/benih ikan disungai-sungai kecil se-Sumsel, jelasnya.
Fraksi Gerindra Ir. H. Burlian, S.Sos Menyampaikan suatu kebanggaan atas kinerja Pemprov Sumsel yang mana telah disampaikan oleh Gubernur mendapat penilaian, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kalinya. Dan kita sepakat patut menjadikan penyemangat dan terus dipertahankan.
Adapun tanggapan yang disampaian diantaranya, Dengan ketersediaan Sumber Saya Alam dan Manusia serta meningkatnya aset tahun 2019 dibanding 2018 diharapkan menjadi simpul optimis untuk mengelola Sumber PAD, untuk itu perlu dikaji kembali dan dapat diketahui penyebab terjadinya penurunan target PAD tahun 2019, sehingga dapat menemukan solusi akurat dalam perhitungan target anggaran PAD tahun mendatang, kami apresiasi realisasi ekonomi makro tahun 2019: 5,6%-5,9 % tercapai 5,71% atau sesuai prediksi.
Fraksi Gerindra “menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap terus waspada dan menjalankan protokol kesehatan, dengan menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin yang meningkatkan imunitas tubuh, memakai masker dan mecuci tangan dengan sabun, himbaunya.
Fraksi Demokrat Tamtama Tanjung menyampaikan, Tentang surat keputusan bersama 4 Meteri tentang panduan penyelenggaraan Ta. 2020/2021 pada masa pademi Covid-19, dengan rendahnya harga karet agar dibentuknya pasar lelang karet dan unit pengelolaan dan pemasaran bahan olah karet, diharapkan para petani menjual hasilnya melalui kelompok tani sehingga diperoleh harga yang lebih baik, tentang rencana untuk memberi bantuan kepada mahasiswa yang terdampak Covid-19, disarankan untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor lainya. Jelasnya.
Fraksi BKB Meri, S.Pd menyampaikan diantaranya usulan masyarakat tentang Exit Tol yang ada di Desa Sukamukti Kec. Mesuji Induk, dimana usulan ini sebelumnya sudah di ajukan ke Kementrian PUPR dan Waskita dan kepada Pemerintahan Daerah Prov. Sumsel, dengan adanya pengembangan exit tol dapat berdampak dari sektor ekonomi, dimana wilayah lempuing, Mesuji dan sekitarnya adalah sentra pertanian dan perkebunan sehingga akan berdampak positif bagi warga sekitarnya.
Fraksi Nasdem H. Sri Sutandi, SE, MBA menyampaikan selamat kepada Gubernur Sumsel atas Laporan hasil Audit BPK-RI dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lanjutnya dari Fraksi Partai Nasdem sangat memahami dalam pembangunan wilayah Prov.Sumsel tidaklah dapat dilakukan sendiri oleh Gubernur saja, akan tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan menyukseskan program-program kerja Pemprov. Sumsel dalam rangka membangun serta memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat Prov. Sumsel, jelasnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Toha, S.Pd.I, M.Si menyampaikan pendapatnya keberhasilan dalam meraih penilaian dengan opini WTP ini jangan hanya dijadikan sebatas target dan yang terkesan hanya seperti seremonial semata akan tetapi bagaimana agar prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah ini, diharapkan sejalan dengan program-program pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat serta adanya korelasinya dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Prov. Sumsel, harapnya
Terdapat aspek pendapatan daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp. 9.280 Triliun atau 92,22% dari target sebesar Rp. 9.849 Triliun kami kira pemerintah harus melakukan strategis peningkatan pendapatan daerah yang lebih krearif dan inovatif.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abusari SH,M.Si menyampaikan salah satu pendapat terhadap dalam rangka mewujudkan Visi”Sumsel Maju Untuk Semua” maka pemerintah Provinsi Sumsel dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu optimalisasi sumber pendapatan dan efisiensi belanja harus selalu menjadi perhatian agar APBD dapat di gunakan secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, harapnya.
Fraksi Hanura dan Perindo Rudi Hartono menyampaikan dapat memahami, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Prov. Sumsel Ta. 2019 tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dan Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. Sumsel Ta. 2019 ini agar secepatnya di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan stake holder yang ada sehingga asas akuntabilitas, asas keterbukaan dan asas lainya. Dan berharap Perda yang nantinya akan disahkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap hajat hidup masyarakat di Sumatera Selatan, tutupnya.
Dalam rapat paripurna tersebut yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Muchendi Mahzareki, SE menutup rapat tersebut dan apa saja yang sudah disampaikan atau masukan dari fraksi-fraksi merupakan bahan masukan untuk komisi-komisi DPRD Provinsi Sumsel dalam pengambilan keputusan yang akan disiapkan dan dilanjutkan pada hari Senin (27/7/2020) yang akan datang, tutupnya. (Amru IBI).
Komentar