oleh

Rapat Paripurna Ke-XX (20) Provinsi Sumatera Selatan “Penyampaian 9 Fraksi dan Pembentukan Pansus”

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com. Sumsel-Palembang Rapat Paripurna XX DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda Tanggapan dan Jawaban dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Pendapat Gubernur atas 1(satu) Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel Tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah penyakit Menular dan Bencana dan dilanjutkan Pembentukan Pansus dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Kapten A Rivai, No. 1 Ilir Barat I Palembang, Kamis (19/11/2020).

9 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendukung usulan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana ini.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati, SH, MH didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, SH dan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya, Sekwan DPRD Provinsi Sumsel Ramadhan S, Basyeban, SH, MM dan Para Anggota Dewan DPRD Provinsi Sumsel, Kepala OPD, Para Kepala Biro Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumsel serta perwakilan dari TNI-Polri.

Ke 9 Fraksi tersebut  masing-masing Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicara Fraksi H David Harianto Al Jufri, SH, kemudian pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ike Mayasari, SH. MH, Fraksi Gerindra yang disampaikan juru Fraksi, Asgianto ST. Dilanjutkan dengan Fraksi Demokrat melalui  juru bicara Drs. H A. Gani Subit, MM, Fraksi PKB disampiakan oleh  Fathan Qoribi, ST dilanjutkan Pendapat  Fraksi Nasdem yang dibacakan Yenni Elita S.Pd. M.M, Fraksi PKS melalui juru bicara, H Askweni S.Pd, Fraksi PAN disampiakan H Toyeb Rakembang, S. Ag dan terakhir Fraksi Hanura Perindo  melalui juru bicara, H Syahruddin, ST, MM.

Dengan telah disetujuinya oleh ke-9 frakasi tersebut maka pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana memasuki babak baru yakni proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena telah selesai dilakukan pada tahap rapat banmus DPRD Provinsi Sumsel pada hari senin tanggal 9 November 2020 yang lalu telah disepakati bahwa, “Dalam rangka pembahasan dan penelitian Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Sumsel tentang ” Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular dan bencana”, akan dibentuk 1 (satu) panitia khusus (pansus) dengan komposisi dan keanggotaan pansus disepakati sesuai dengan keanggotaan Bapemperda, untuk itu keanggotaan pansus tersebut pimpinan telah meminta nama-nama utusan dari masing-masing fraksi untuk ditetapkan sebagai anggota pansus.

Nama-nama utusan fraksi-fraksi tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan, dan nama ketua dan wakil ketua pansus telah disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh pansus, sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (1) peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel, maka pembentukan pansus tersebut dituangkan dalam keputusan dewan dimana penandatanganannya dilakukan Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj RA.  Anita Noeringhati, SH, MH.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita Noeringhati SH, MH mengatakan, selanjutnya pembahasan akan lanjutkan dengan agenda pembahasan dan penelitian dari Pansus yang telah dibentuk pada tingkat dua tanggal 4 Desember 2020 mendatang.

Kemudian Pansus yang telah dibentuk akan melaksanakan proses pembahasan dan penelitian mulai tanggal 19 November hingga 3 Desember 2020 mendatang.

Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya menyambut positif atas tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terkait dengan pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana.

Menurutnya, aturan terkait Protokol Kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat saat menjalani aktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah ini akan lebih baik. Karena akan mengatur tata cara kehidupan masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19,” katanya.

Keseriusakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran covid-19 di Sumsel lanjut Wagub telah lama dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor: 37 Tahun 2020 Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Covid-19.

“Pemerintah bersama dengan legislatif menunjukan keseriusannya dalam penanganan Wabah Viris Covid-19 ini. Harapan kita kedepan masyarakat akan lebih memperhatikan masalah kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang diatur dalam produk undang-undang,” katanya.(Amru IBI).

Komentar

News Feed