oleh

Rapat Paripurna ke-XX ” Raperda Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular dan Bencana”

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com. Sumsel-Palembang Dalam Rapat Paripurna XX, Setelah resmi diajukan, Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular dan Bencana masuk dalam pembahasan.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel, Akmad Firdaus Ishak, SE, M. Si, mengatakan Raperda inisiatif itu wujud kepedulian DPRD Sumsel dalam menghadapi pademik Covid-19 dengan mengacu pada aturan perundang-undangan.

“Diantaranya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu, ” katanya dalan Rapat Paripurna XX Pembicaraan Tingkat Pertama, kemarin di Jln. Kapten A Rivai No. 1 Palembang, Senin (10/11/2020).

Menurutnya, sebaran Covid-19 sangat luar biasa. Hal itu ditandai jumlah kasus kematian yang terus meningkat serta meluas. “Hal ini berdampak pada semua aspek di tengah masyarakat baik, aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.” sebut Firdaus dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas SH, MM dan di hadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya.

Diterangkannya, secara tidak langsung telah mengubah tatanan kehidupan manusia, dari sesuatu yang tak lazim menjadi sebuah keharusan. Istilahnya yang muncul belakangan adaptasi tatanan kehidupan baru atau New Normal Life, ” Mau tidak mau, suka tidak suka kita mesti berdampingan dengan Covid-19. Harapannya agar apabila ini nantinya terlaksana wabah virus ini dapat dikendalikan sehingga kehidupan di semua bidang bisa berjalan normal lagi, ” jelasnya.

Disampaikan tujuan dari raperda ini untuk mengatur secara komprehensif dan rigil hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru di Provinsi Sumsel. Itu dihasilkan dari peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wagub Sumsel, H Mawardi Yahya usai paripurna menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas raperda inisiatif yang di ajukan DPRD Sumsel melalui Bapemperda ini, ” Nanti akan kita bahas dan semoga saja dapat menjadi perda sehingga dapat di terapkan pada waktunya,” ucapnya Mawardi. (Amru IBI).

Komentar

News Feed