oleh

Rapat Paripurna XIV (14) Penyampaian Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel

Investigasibhayangkara.com Sumsel-Palembang Rapat Paripurna XIV (14) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Kartika Sandra Desi, SH, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, diruang Rapat Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kapten Arifai No. 1 Kota Palembang, Senin (27/7/2020).

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, S, MM yang diwakili, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.IP, M.Hum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Sumsel, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumsel, Danlanal Palembang yang diwakili, Danlanud Palembang yang diwakili, Sekwan Daerah Prov. Sumsel, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur Sumsel, Kepala OPD, Kepala Biro di Prov. Sumsel, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Partai Politik Tingkat Prov. Sumsel, Ketua KPU, Bawaslu Prov. Sumsel.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Huruf a Angka 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Prov. Sumsel, Sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna XIV (14) didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi.

Penyampaian dari Komisi I oleh Lia Anggraini, SH, kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses serta apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran, yang telah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional sepanjang tahun 2019 dan juga telah meraih penghargaan atas laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumatera Selatan tahun Anggaran 2019 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

Setelah membaca, meneliti dan mendalami informasi rapat kerja Komisi I dengan OPD Mitra yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 23 Juli 2020 membahas secara bersama-sama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan “dapat memahami dan menerima” Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2019.

Dari komisi I salah satunya merekomendasikan dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin seringkali terjadi ketidak sesuaian dengan kondisi di lapangan seperti alokasi bantuan untuk orang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, duplikasi bantuan dan ketidak sesuaian kondisi penerima bantuan dengan proyeksi bantuan.

Dilanjuti penyampaian oleh Komisi II oleh Abusari, SH, M. Si secara garis besar pelaksaan program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi II sudah mencapai realisasi dan dapat menjawab permasalahan sesuai arah kebijakan, walaupun ada arah kebijakan yang belum ditindaklanjuti.

Dengan demikian setelah membahas dan penelitian secara seksama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumsel tahun anggaran 2019 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka komisi II DPRD Prov Sumsel “dapat memaklumi dan menerima” Raperda Pertanggungjawaban Pelaksabaan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran 2019.

Sebagai masukan saran dari komisi II salah satunya mengharapkan agar OPD Mitra Kerja untuk melakukan inovasi/terobosan dalam uapaya membantu pelaku usaha UMKM dan pelaku Industri kecil dimasyarakat yang secara ekonomi terimbas Pademi Covid-19.

Dilanjutin oleh Komisi III oleh Andie Dinialdie, SE menyampaikan dari hasil pembahasan bersama mitra kerja terhadap keseluruh materi pembahasan dengan ini komisi III berkesimpulan “dapat menerima” Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2019.

Dan kami dari komisi III memberikan rekomendasi salah satunya dengan masih begitu banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan aset milik Pemerintah Daerah yang belum tuntas, sementara anggaran untuk pelaksanan kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi barang milik daerah (BMD) alokasi anggaranya dibeberapa kegiatan cukup besar.

Dilanjutkan oleh Komisi IV oleh H. Askweni, S. Pd menyampaian dari hasil pembahasan dan penelitian Komisi IV DPRD Prov. Sumsel yang telah diuraikan berdasarkan rapat internal dan mitra terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel Ta. 2019 dapat di ambil kesimpulan “dapat menerima dan memahami” laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel ta. 2019.

Komisi IV merekomendasikan salah satu temuan, komisi IV dalam beberapa tahun anggaran terakhir banyak mendapatkan laporan dari para kontraktor yang mengikuti pelelangan di Provinsi Sumatera Selatan merasa adanya proses tidak transfaran terhadap penetapan pemenangan pelelangan tersebut, sebagai contoh perusahaan yang memiliki alat berat, AMP, tidak menang sebaliknya terjadinya perusahaan yang tidak memiliki alat dan peralatan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Dan diakhiri oleh penyampaian dari Komisi V Ibu Hj. Rita Suryani menyampaikan dari hasil pembahasan dan penelitian terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2019 “dapat menerima dan memahami” Raperda tersebut.

Dengan demikian Komisi V salah satunya merekomendasikan masih ada puskesmas yang belum menerima penyaluran bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari pemerintah Provinsi Sumsel seperti masker, alat pemeriksaan pasien dan pakaian juga rapid tes untuk menanganan Covid-19 kami berharap penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) dapat di distribusikan ke Puskesmas secara merata.

Ketua Pimpinan Rapat Paripurna XIV (14)DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaian dari laporan hasil pembahasan dan penelitian dari kelima komisi dewan yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah dan dituangkan dalam keputusan bersama DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumatera Selatan serta dilanjutkan dengan penandatanganan.

Rapat Paripurna XIV (14) Penyampaian Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel

Investigasibhayangkara.com Sumsel-Palembang

Rapat Paripurna XIV (14) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel Kartika Sandra Desi, SH, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, diruang Rapat Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Kapten Arifai No. 1 Kota Palembang, Senin (27/7/2020).

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, S, MM yang diwakili, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.IP, M.Hum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Sumsel, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumsel, Danlanal Palembang yang diwakili, Danlanud Palembang yang diwakili, Sekwan Daerah Prov. Sumsel, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur Sumsel, Kepala OPD, Kepala Biro di Prov. Sumsel, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Partai Politik Tingkat Prov. Sumsel, Ketua KPU, Bawaslu Prov. Sumsel.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Huruf a Angka 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Prov. Sumsel, Sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna XIV (14) didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi.

Penyampaian dari Komisi I Lia Anggraini, SH, kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses serta apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran, yang telah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional sepanjang tahun 2019 dan juga telah meraih penghargaan atas laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumatera Selatan tahun Anggaran 2019 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

Dari membaca, meneliti dan mendalami informasi rapat kerja Komisi I dengan OPD Mitra yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 23 Juli 2020 membahas secara bersama-sama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan “dapat memahami dan menerima” Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2019.

Dan komisi I salah satunya merekomendasikan dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin seringkali terjadi ketidak sesuaian dengan kondisi di lapangan seperti alokasi bantuan untuk orang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, duplikasi bantuan dan ketidak sesuaian kondisi penerima bantuan dengan proyeksi bantuan.

Dilanjuti penyampaian oleh Komisi II Abusari, SH, M. Si secara garis besar pelaksaan program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi II sudah mencapai realisasi dan dapat menjawab permasalahan sesuai arah kebijakan, walaupun ada arah kebijakan yang belum ditindaklanjuti.

Dengan demikian setelah membahas dan penelitian secara seksama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumsel tahun anggaran 2019 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka komisi II DPRD Prov Sumsel “dapat memaklumi dan menerima” Raperda Pertanggungjawaban Pelaksabaan APBD Prov.Sumsel Tahun Anggaran 2019.

Sebagai masukan saran dari komisi II salah satunya mengharapkan agar OPD Mitra Kerja untuk melakukan inovasi/terobosan dalam uapaya membantu pelaku usaha UMKM dan pelaku Industri kecil dimasyarakat yang secara ekonomi terimbas Pademi Covid-19.

Dilanjutin oleh Komisi III Andie Dinialdie, SE menyampaikan dari hasil pembahasan bersama mitra kerja terhadap keseluruh materi pembahasan dengan ini komisi III berkesimpulan “dapat menerima” Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2019.

Dan kami dari komisi III memberikan rekomendasi salah satunya dengan masih begitu banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan aset milik Pemerintah Daerah yang belum tuntas, sementara anggaran untuk pelaksanan kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi barang milik daerah (BMD) alokasi anggaranya dibeberapa kegiatan cukup besar.

Dilanjutkan oleh Komisi IV H. Askweni, S. Pd menyampaian dari hasil pembahasan dan penelitian Komisi IV DPRD Prov. Sumsel yang telah diuraikan berdasarkan rapat internal dan mitra terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel Ta. 2019 dapat di ambil kesimpulan “dapat menerima dan memahami” laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel ta. 2019.

Komisi IV merekomendasikan salah satu temuan, komisi IV dalam beberapa tahun anggaran terakhir banyak mendapatkan laporan dari para kontraktor yang mengikuti pelelangan di Provinsi Sumatera Selatan merasa adanya proses tidak transfaran terhadap penetapan pemenangan pelelangan tersebut, sebagai contoh perusahaan yang memiliki alat berat, AMP, tidak menang sebaliknya terjadinya perusahaan yang tidak memiliki alat dan peralatan ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Dan diakhiri oleh penyampaian dari Komisi V Ibu Hj. Rita Suryani menyampaikan dari hasil pembahasan dan penelitian terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sumsel tahun anggaran 2019 “dapat menerima dan memahami” Raperda tersebut.

Dengan demikian Komisi V salah satunya merekomendasikan masih ada puskesmas yang belum menerima penyaluran bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari pemerintah Provinsi Sumsel seperti masker, alat pemeriksaan pasien dan pakaian juga rapid tes untuk menanganan Covid-19 kami berharap penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) dapat di distribusikan ke Puskesmas secara merata.

Ketua Pimpinan Rapat Paripurna XIV (14)DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH memutuskan dari laporan hasil pembahasan dan penelitian dari kelima komisi dewan yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019 ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah dan dituangkan dalam keputusan bersama DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumatera Selatan serta dilanjutkan dengan penandatanganan.

Dalam kesempatanya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru Menyampaikan untuk mewujudkan Good Goverment Governance dalam penyelengaraan negara, pengelolaan keuangan Negara/Daerah harus di selengarakan secara profesional, transfaran dan bertanggung jawab sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, baik yang tergabung dalam badan musyawarah, panitia khusus, fraksi-fraksi, maupum komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan pokok-pokok pikiran, tanggapan, saran dan kritik secara positif dan konstruktif melalu Rapat penetapan jadwal, pembahasan dan penelitian bersama mitra kerja yang terkait sehingga pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja sesuai dengam jadwal yang ditetapkan. (Amru IBI).

 

Komentar

News Feed