oleh

Rapat Paripurna XVIII dan XIX “Penyampaian Hasil Reses II dan Ajukan Raperda Penanganan Covid-19”

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com. Sumsel-Palembang DPRD Provinsi Sumsel sampaikan hasil reses tahap II dan ajukan raperda penanganan covid-19. DPRD Provinsi Sumsel gelar dalam rapat paripurna ke XVIII dan paripurna XIX. Senin (2/11/20).

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. RA. Anita noeringhati SH.MH. didampingi wakil ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Desi, SH.

Pada kesempatnya masing-masing rapat tersebut anggota DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan laporan hasil reses tahap 2 tahun 2020. Dan mengajukan raperda inisiatif tentang penanganan covid-19.

Rapat yanv dihadiri anggota DPRD Provinsi Sumsel dan Sekda Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar serta unsur-unsur muspida yang mengikuti rapat secara langsung maupun tidak langsung dan para peserta rapat yang hadir menerapkan protokol kesehatan.

Pada rapat paripurna ke XVIII, Keterbatasan waktu laporan hasil reses tidak dibacakan keseluruhan melainkan kesimpulan hasil reses dari 10 Dapil yang dibacakan Abusari.

Terus pada rapat paripurna XIX. (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Bapem Perda DPRD Provinsi Sumsel mengajukan perubahan program peraturan daerah Ta. 2020 dengan menyampaikan Rancangan peraturan daerah( raperda). Tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan bencana.

Pengajuan tersebut atas dasar makin meningkatnya terkonfirmasi status positif covid-19 di Sumsel yang mencapai angka 7. 552 per 30 Oktober 2020. Dan pengajuan itu juga Sesuai dengan pasal 190 ayat 2 peraturan DPRD nomor 22 tahun 2020. Tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang menyebut kan bawa penambahan Promperda dilakukan dalam keadaan luar biasa. Perbedaan konflik atau bencana alam.

Satu raperda inisiatif ini kedalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 maka program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 membuat 17 Perda yang terdiri dan 4 usulan hak inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan 13 raperda usulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kata juru bicara Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Toha.

Perda ini nantinya bukan saja berlaku pada saat pandemic covid-19 tetapi juga dapat berlaku untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran wabah penyakit menular dan kejadian bencana.(Amru IBI).

Komentar

News Feed