oleh

Rapat Paripurna XXI (21) “Pimpinan DPRD Bersama Gubernur Provinsi Sumsel Laksanakan Penandatangan Nota Kesepakatan”

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com. Sumsel-Palembang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel bersama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru, SH, MM Laksanakan penandatangan Nota Kesepakatan terhadap kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) APBD tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Jl. Kapten A Rifai No. 1 Kota Palembang, Senin (23/11/2020).

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, SE, MM, Kartika Sandra Desi, SH, Muchendi Mahzareki, SE, Sekda Provinsi Sumsel H. Nasrum Umar, Sekwan Provinsi Sumsel Ramadhan S, Basyeban, SH, MM, Para Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Para OPD Provinsi Sumsel, Pimpinan BUMN dan BUMD, TNI-Polri.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H. R.A Anita Noeringhati, SH, MH, dimana ia mengatakan proses penandatangan KUA-PPAS ini telah melewati dinamika yang cukup panjang.

Dalam kesempatan itu ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumsel serta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumsel, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatam beserta jajarannya yang telah bekerja membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Semntara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sumsel maka untuk tahun anggaran 2021, maka ditetapkan 4 (Empat) prioritas pembangunan Provinsi Sumsel yaitu :

  1. Percepatan penurunan kemiskinan, Pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusi (SDM).
  2. Pemulihan ekonomi yang inklusif didukung oleh kualitas infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan pariwisata.
  3. Peningkatan Produktifitas pertanian, kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana.
  4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan kehidupan beragama.

Dari hasil pembahasan maka rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 disepakati sebesar Rp. 10.831.506.013.692,70 (Sepuluh Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Sen) mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.501.287.288,00 ( Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau., 465% dibandingkan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 10.782.004.726.404,70 ( Sepuluh Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Rupiah Tujuh Puluh Sen).

Setelah dilakukan Penandatangan Nota Kesepakatan bersama, Rapat Paripurna XXI (21) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XXII Provinsi Sumatera Selatan dengan Agenda “Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Ta. 2021”.

Dikesempatan tersebut Gubernur H. Herman Deru (HD) mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang kuat, inklusif berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka menengah, kebutuhan belanja daerah tertentu bertambah besar. “Kita patut bersyukur pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini terus meningkat yang berdampak pada perluasan lapangan kerja. ” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi belanja kata Gubernur, Pemprov harus dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas belanja. Anggaran belanja harus digunakan secara berkualitas, efektif dan edisien. (Amru IBI)

Komentar

News Feed