oleh

Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (13/3/20)

-Berita-11 views

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Jakarta – 

Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (13/3/20)

1. Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemik global, maka Indonesia ikut bertanggung jawab global dalam menanggulangi wabah ini, respon Ketua MPR RI:

A. Sepakat bahwa tindakan yang diambil adalah untuk menutup akses masuk dari luar negeri, mengingat sebagian kasus di Indonesia merupakan kasus imported cases atau penularan yang terjadi di luar negeri.

B. Sepakat jika pemerintah mengambil sikap untuk menunda atau membatalkan pertemuan yang melibatkan orang banyak, sebab penyebaran virus Covid-19 sangat masif guna memotong rantai penyebarannya.

C. Sepakat jika pemerintah yang akan mengundang praktisi, komunitas akademisi dari perguruan tinggi dan para dokter/ahli medis untuk menyamakan langkah dalam upaya pencegahan dan penanganan virus Covid-19.

D. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk tetap waspada serta agar mengikuti protokol kesehatan apabila berada di tempat umum (mal, stasiun kereta, terminal maupun bandara).

2. Sehubungan dengan upaya mengantisipasi perkembangan virus Covid-19, negara Australia akan untuk menerapkan UU Biosekuriti di negaranya untuk melindungi negaranya dari masuknya virus Covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Berpendapat bahwa memungkinkan bagi Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perppu Biosekuriti mengingat kondisi penyebaran virus Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan dan World Health Organization (WHO) telah menetapkan virus tersebut sebagai pandemi global, dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa teknik pembentukan Perppu harus memenuhi kriteria “kegentingan yang memaksa,” yang artinya menurut Mahkamah Konstitusi (MK) adalah:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.
Ketiga hal tersebut diatur dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

B. Berpendapat Pemerintah dalam mengantisipasi pandemi virus Covid-19 sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan, seperti penanganan pemulangan mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) kembali ke Indonesia yang sudah mengikuti protokol kesehatan WHO dan Indonesia juga sudah mengumumkan penutupan penerbangan dari dan ke negara yg terjangkit virus Covid-19.

C. Berpendapat jika Pemerintah mengeluarkan Perppu Biosekuriti agar memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 28I ayat (1) tentang hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya, maupun terhadap Pancasila, serta penerapannya agar dapat memenuhi asas filosofis, yuridis, dan sosiologis, dan tidak bertentangan dengan asas-asas perundangan, agar tujuan dikeluarkannya Perppu tersebut untuk melindungi segenap WNI dari penyebaran virus Covid-19 dapat tercapai.

3. Menyusul kembali terjadinya serangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Tembagapura, Mimika, Papua, pemerintah perlu untuk terus berupaya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di Papua dan berkomitmen membangun kesejahteraan Papua, respon Ketua MPR RI:

A. Sepakat jika pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan yang diharapkan bisa mengurangi adanya ketidakpuasan sekelompok masyarakat di Papua.

B. Sepakat dengan solusi yang tepat dari pemerintah, dapat mengurangi kesenjangan ketidakpuasan di Papua, seperti dengan melakukan pembangunan fisik, insfrastruktur, pembangunan pendidikan, serta pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.

C. Sepakat jika pemerintah menggunakan strategi soft approach dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah bersama aparat keamanan dapat meredam aksi kekerasan yang dilakukan KKSB tersebut, mengingat dengan melakukan komunikasi/dialog bersama tokoh-tokoh yang disegani di wilayah tersebut dinilai berhasil meredam KKSB melakukan serangan.

D. Kita mengingatkan pemerintah untuk terus berkomitmen dalam membangun keutuhan wilayah NKRI, khususnya di wilayah Papua.

 

Komentar

News Feed