oleh

SATUAN BRIMOB PMJ MELAKSANAKAN PENGAMANAN DAN MONITORING KEGIATAN SIDANG LANJUTAN TERDAKWA MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB DKK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Investigasi Bhayangkara Indonesia com Jakarta kamis 10/6/21 pukul 9:45wib bertempat diruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur,Jl. DR Sumarmo
No.1Rt07/04 kel.Penggilingan, Cakung
Jakarta Timur telah diadakan Sidang lanjutan Muhammad Riziq Shihab dan kawan kawan secara ofline.

Jumlah pengunjung hari ini dilastikan hadir sebanyak 24orang dikarenakan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
Perkara yang diajukan adalah sebagai berikut:

  1. Perkara Nomor: 223/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim
    Terdakwa : Dr. ANDI TATAT Bin M. AZHAR TOHA
  2. Perkara Nomor : 224/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim
    Terdakwa : MUHAMMAD HANIF ALATAS Bin ABDURACHMAN ALATAS
  3. Perkara Nomor: 225/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim
    Terdakwa : MOH. RIZIEQ SHIHAB Bin HUSEIN SYIHAB alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.

Majelis Hakim yang hadir memimpin sidang diantaranya:
MAJELIS HAKIM :
Khadwanto, SH.MH
Mu’arif, SH.MH- Suryaman, SH.MH
PANITERA PENGGANTI
Victor Andry R, SH
B. Hapsoro, SH
Yusuf Supriatna, SH
PENUNTUT UMUM* :
Nanang Gunaryanto, SH, MH
Muhammad Syarifuddin, SH,MH
Deddy Sunanda, SH,MH
Tedhy Widodo, SH,MH

Hangrengga Berlian, SH,MH

Hafiz Kurniawan, SH

PENSEHAT HUKUM
Sugito Atmo P
Aziz Yanuar
Nasrulloh Sutejo
Achmad Michdan
M. Baihaqi
Dwi Heriadi
Sulistiyawati
Eka. R
Juanda Eltari
Ali Alatas
A. Kkamis
Ichwan Tuan Kotta
Keluarga yang hadirdiantaranya:

KELUARGA HRS
Fairuz
Mumtaz Syihab
Sakinah
Zahra

PERKARA :
Data Swab MOH. RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB di RS UMMI Bogor, yang diduga ditutupi dari Pihak Gugus Tugas Penanganan Covid – 19, pada 27 November 2020

AGENDA PERSIDANGAN :

  • Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat hukum

RANGKAIAN KEGIATAN :

  • Pukul 09.46 WIB, Majelis Hakim membuka sidang dan menanyakan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan dimulai dengan pembacaan pledoi oleh Habieb Rizieq Shihab

Habieb Rizieq Shihab

  • Allah memerintahkan untuk berkata adil kepada kerabat dan orang dekat sekalipun
  • Allah memerintahkan untuk menegakan keadilan walau pada dirimu sendiri baik orang tua maupun kerabat dekat
  • Majelis hakim penegakkan keadilan bukan hanya ajaran Islam tapi semua agama bahkan amanat konstitusi bangsa Indonesia yaitu semua warga negara harus mempunyai azas hukum yang sama yaitu equality before the law
  • Diskriminasi hukum adalah pelanggaran bagi hukum agama dan negara siapapun manusianya tidak boleh ada diskriminasi hukum siapapun agamanya, golongannya wajib diperlakukan dengan adil
  • Semua kasus pelanggaran proses yang saya hadapi tidak murni masalah hukum namun lebih kental warna politis dan ini merupakan operasi intelejen berskala besar demi kepentingan oligarki operasi tersebut adalah gerakan politik balas dendam terhadap saya dan FPI yang menurutnya ancaman bagi oligarki
  • Sedang intelejen yang bekerja dengan ikhlas demi bangsa dan negara itulah yang namanya menjadi intelejen putih semoga intelejen putih dimenangkan
  • Saya semakin percaya dan yakin bahwa ini kasus politik yang dibungkus hukum apalagi setelah saya mendengar dan membaca tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak masuk diakan dan jauh diliat nalar dan sangat sadis
  • Bahwa Jaksa penuntut Umum menjadikan kasus proses jauh lebih berat daripada kasus korupsi
  • Majelis hakim, politik kriminalisasi tidak berpegang pada prinsip equality before the law
  • Waktu kita selama ini habis dikuras untuk kasus pelanggaran proses yang melibatkan saya sehingga saya diproses dipengadilan dengan 3 kasus
  • Walikota jakarta pusat memenerikan kesaksian dalam sidang bahwa banyak kasus proses dijakarta dan tidak ada yang di proses tapi hanya saya yang diproses
  • Ketiga kasus prokes itu dirancang untuk memenjarakan saya sehingga tidak bisa dipungkiri ini kasus diskriminasi oleh oligarki
  • Kasus kerumunan petamburan maupun megamendung dikenakan sanksi pidana terkait pasal 93 dan kasus megamendung hanya membayar 20 juta dan kasus petamburan yang sudah membayar denda masih ditambah vonis 8 bulan
  • Pengakuan jujur majelis hakim kasus petamburan tentang adanya diskriminasi pada diri saya dan tentang pentingnya prinsip equality before the law patut di acungi jempol bukan sepeti JPU ini
  • Sunggu sangat memalukan dan menjijikan tak kala penegak hukum membenarkan diskriminasi dan meninggalkan equality before the law ini sangat tidak pantas karena ada sila ke 5 dan amanat UUD
  • Bahwa pengabaian prinsip equality before the law akan mengharamkan penegak hukum
  • Bahwa sikap penegak hukum yang mencari dalih diskriminasi akan menghilangkan sendi keadilan
  • Melalui sidang ini di hadapan majelis hakim saya mengingatkan bahwa didalam ruang sidang ini para saksi ahli lain semua saksi ahli tersebut sepakat bahwa diskriminasi hukum bisa membuat kehancuran bangsa dan negara karena nya menurut saya bahwasannya para penegak hukum segera disingkirkan dari bumi ini karena hanya membuat keonaran hukum di negeri ini
  • Hukum itu bisa di olahraga sedemikian rupa
  • Pukul 12.56 WIB, Sidang diskors dan dilanjutkan pukul 14.15 WIB, situasi aman kondusif
  • Pukul 14.53 WIB, Kegiatan sidang kembali dimulai dengan melanjutkan pembacaan pledoi oleh Terdakwa Muh. Rizieq Shihab Situasi aman kondusif.

Pledoi yang dibacakan oleh Muh. Rizieq Shihab, sebagai berikut :

  • Ratusan karangan bunga yang dikirimkan ke RS. Ummi terjadi jauh sebelum ada rekaman saya, sehingga tidak mungkin karangan bunga tersebut dijadikan akibat dari video testimoni saya.
  • Pernyataan sikap BEM SI Bogor di depan persidangan telah mencabut semua pernyataan dan mengatakan tidak melakukan demo terkait HRS, bahkan walikota Bogor telah memberikan kesaksian bahwa aksi BEM tersebut tidak ada kaitannya dengan saya.
  • Adanya keresahan ditengah masyarakat di Bogor yang dikhawatirkan menularkan virus Covid-19 karena sering mengadakan pengajian itu bukan saya. Berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa saksi tau saya dirawat di RS. Ummi melalui media dan saksi sendiri tidak pernah bertanya sendiri kepada masyarakat di sekitar RS. Ummi, selain itu keterangan saksi Hardiansyah khususnya di Empang Bogor sebelah RS.Ummi yaitu adalah habib lain dan tidak ada keresahan apapun, malahan masyarakat merasa senang dan nyaman.
  • Pada awalnya saat saya diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi hanya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan dengan dugaan wabah penyakit menular, dugaan dengan sengaja menghalang-halangi petugas. Namun setelah saya diperiksa ada penambahan pasal pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran. Ini adalah penyelundupan pasal yang sangat dipaksakan, tapi memang JPU memiliki target untuk menuntut saya dimana JPU secara sadar dijadikan alat untuk kepentingan oligarki, Padahal banyak pelanggaran prokes di Indonesia ini termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat tapi tidak satupun dari mereka yang digeret ke pengadilan.
  • Sejak awal rekayasa kasus ini sudah kasat mata dengan memenjarakan saya sampai tahun 2026, bahkan buzzer bayaran dengan melakukan cuitan-cuitan dengan akun-akun jahat, maka ini semakin meyakinkan bahwa ada operasi besar untuk mentargetkan saya, keluarga saya dan teman-teman saya.
  • Menanggapi tuntutan JPU 6 tahun penjara, kami sangat kecewa dengan tuntutan JPU kepada HRS sangat jahat dan mengada-ada. Fakta menunjukan banyak kasus Korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tapi hanya dituntut sebentar yaitu dibawah 4 tahun penjara. Jadi dalam pandangan JPU dalam kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan itu lebih berat dari pelanggaran korupsi.
  • Dakwaan jaksa penuntut umum saya jelaskan bahwa kasus Swab di RS. Ummi adalah kasus pelanggaran kesehetan dan bukan pelanggaran pidana, maka kasus tersebut cukup dengan hukum administrasi. Sanksi sebagai mana seharusnya teguran lisan atau teguran tertulis, maka jelas seharusnya menggunakan hukum administrasi dan bukan hukum penjara.
  • Bahwa dakwaan pertama JPU, dalam pasal tersebut tidak bisa diterapkan kepada saya karena dakwaan tersebut sesuai dengan penyiaran, ayat tersebut dengan jelas ada penyiaran sedangkan terdakwa terbukti dalam persidangan tidak melakukan penyiaran berita bohong sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur penyiaran berita bohong untuk menimbulkan keonaran. Unsur penyiaran tidak ada, unsur kebohongan tidak ada. Kesimpulan hukum pidana tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum.
  • Sesuai latar belakang histori dengan yang dimaksud barang siapa itu adalah lembaga penyiaran bukan orang per orangan, terdakwa tidak pernah melakukan penyiaran. Fakta persidangan menunjukkan bahwa di wilayah RS. Ummi tidak ada keonaran. Saksi mahkota menyatakan bahwa pernyataan mereka dengan tujuan untuk meredam keresahan. Kesimpulan hukum pidana tersebut tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum.
  • Dengan demikian penyiaran berita yang tidak menimbulkan keonaran, tidak perlu untuk menerapkan hukum pidana. Undang-undang yang tidak relevan itu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan UU baru atau putusan hakim.
  • Saya dan keluarga dan RS. Ummi tidak pernah menghalang-halangi petugas, buktinya saat petugas satgas Covid datang ke RS. Ummi disambut hangat oleh RS. Ummi dan ketika meminta tas Swab kepada saya, saya menerimanya. Saat pelaksaan tes PCR oleh Tim MerC, tim satgas Covid tidak hadir dengan berbagai alasan keterlambatan. Walikota Bogor dan satgas Covid kota Bogor setuju untuk menunggu hasil tes Swab PCR dari tim MerC. Jadi tidak benar tuduhan JPU seolah saya menolak dan menghalang-halangi petugas satgas Covid dalam melaksanakan tugasnya.
  • Seluruh pasal yang dituduhkan tidak satupun yang memenuhi unsur, sehingga harus dibatalkan demi hukum.
  • Pukul 16.00 WIB, kegiatan pembacaan Pledoi oleh Terdakwa Muh. Rizieq Shihab selesai, sidang diskors sampai pukul 16.30 WIB. Situasi aman kondusif.
  • Pukul 16.43 WIB, kegiatan sidang dilanjutkan kembali dengan pembacaan Pledoi oleh Terdakwa Muh. Hanif Alatas. Situasi aman kondusif.

Pledoi yang dibacakan oleh Terdakwa Muh. Hanif Alatas, sebagai berikut :

  • Tuntutan dari JPU dengan tegas saya menolak. Terlebih dahulu kami sampaikan setelah meneliti surat tuntutan JPU, ternyata JPU tidak objektif dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karenanya bahwa JPU menyusun tuntutan berdasarkan subjektivitas yang sangat jauh dari keadilan. Namun kami tetap berkeyakinan bahwa yang mengadili persidangan ini adalah orang yang adil seadil-adilnya.
  • Pasal 14 dan 15 UU no.1 tahun 1946 sudah tidak lagi relevan. Bahwa dalam banyak keadaan sebuah teks yang lahir dalam sebuah konteks tidak boleh meninggalkan bagaimana turunnya teks tersebut. Ketidaktahuan seseorang dalam turunnya teks hukum itu dapat menimbulkan kerancuan atau pertanyaan yang melatarbelakangi, bahwa dalam sekian penafsiran hukum salah satunya adalah interprestasi historis. Bahwa interpretasi historis memiliki peranan yang penting dalam hukum pidana, orang hukum beneran tahu tidak ada kata yang tidak memiliki makna. Debat teks harus didalami sampai ke soal yang melatarbelakangi, kalau bicara hukum ada 2 perspektif yaitu hukum diatas kertas dan hukum di lapangan, Maka kita harus melihat dari hukum proporsional.
  • Kata menyiarkan berita untuk insan penyiaran dalam media penyiaran, pemberlakuan pasal 14 dan 15 UU no.1 tahun 1946 ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum negara, oleh karena itu dalam rangka menjaga eksistensi dalam serangkaian berita bohong dalam masa pancaroba atau transisi.
  • Pasal-pasal tersebut menjadi proporsional apabila ada suatu hal dalam penyiaran yang dapat menimbulkan permasalahan negara. Seluruh ancaman maksimal sudah dirubah penurunan, tentunya penurunan ancaman maksimal tersebut karena pasal tersebut sudah basi dan belum pernah digunakan sama sekali dalam pemerintahan presiden Indonesia pertama sampai SBY.
  • Konteks saat ini sudah sangat berbeda dengan konteks pada saat lahirnya pasal tersebut saat kondisi negara sedang masa transisi dengan situasi negara pada saat itu dalam darurat keamanan.
  • Teks dibuat under presentatif sehingga memunculkan sebuah pertanyaan yang luar biasa, bila kita kaitkan dengan proporsional teks maka saya dengan yakin menyatakan bahwa UU seperti ini tidak dipergunakan lagi. Secara sistematis seharusnya lebih mengedepankan norma hukum baru, hal ini penting untuk diperhatikan bahwa dari dulu sampai sekarang sudah memiliki pembaruan hukum.
  • Saat ini sudah ada UU lain yang mengatur khusus terkait permasalah yang sama, menjadi semakin terang bahwa pasal tersebut sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Timbullah pertanyaan apakah UU itu belum dicabut? Disinilah kita renungi dalam peradilan bukan hanya menerapkan teks-teks hukum, tentunya memaksakan sebuah teks yang sudah sangat jauh dari hukum bahwa pada pokoknya ketidakberlakuan itu dapat dicabut oleh DPR, tapi orang lupa bahwa bisa melalui putusan-putusan peradilan dalam konstitusional.
  • Pada dasarnya keadilan itu ada di tangan hakim, hakim boleh menyampaikan UU yang tidak adil tersebut. Menegakkan hukum itu ada dalam norma hukum bukan hanya dari teks, dalam setiap zaman akan ada update pembaruan hukum sesuai zamannya.
  • Kesimpulannya pasal 14 dan 15 UU no.1 tahun 1946 sudah tidak relevan untuk dipergunakan lagi saat ini, oleh karena itu kami berharap dan yakin dengan kebijakan hakim, pengadilan ini akan menegakkan hukum yang proporsional dan menghidupkan norma di balik teks serta berdiri independen demi keadilan hukum.
  • Perbuatan menyiarkan berita itu terkait pengolahan berita, dengan demikian subjek hukum ini harus dimaknai oleh orang yang mempunyai pekerjaan mengolah berita.
  • Perlu saya tegaskan bahwa pernyataan saya tersebut kebohongan karena saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya tidak pernah mengetahui secara detail hasil dari tes dan rekam medis khususnya hasil rapid antigen yang hasilnya reaktif. Selama merawat HRS di RS. Ummi dokter Andi Tatat tidak pernah bertemu dan berbicara kepada HRS atau Hanif Alatas.
  • Saya tidak menyinggung negatif atau positif Covid-19, karena hal tersebut adalah diluar pengetahuan saya. Pernyataan saya tidak berbohong karena saya menyampaikan apa yang saya lihat. Terlepas dari ketidaktahuan saya, sesuai pengetahuan saya hasil dari rapid tersebut adalah reaktif dan bukan positif.
  • Pukul 17.55 WIB, kegiatan sidang diskors sampai pukul 19.00 WIB. Situasi aman kondusif.

*Demikian Komandan yang dapat dilaporkan, perkembangan ke depan akan di 87 kembali.

News Feed