oleh

Tak dilibatkan bahas pengeboran Migas oleh Eni East Sepingga bersama Dewan, Pemprov Sulbar merasa dirugikan

Investigasi Bhayangkara Indonesia, Sulbar |Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat langsung bergerak cepat dengan mengadakan pertemuan bersama Anggota DPRD Sulbar terkait Pengeboran Migas Oleh Eni East Sepingga.

Dalam pertemuan tersebut yang didi Hotel Teras, Peterani Makassar, yang dihadiri langsung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang, serta Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris.

Dihubungi, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membenarkan jika pertemuan tersebut antara Gubernur sebagai pimpinan pemerintahan, serta salah seorang Anggota DPRD Provinsi Hatta Kainang.

“Saya bersama sejumlah ka OPD yang sempat hadir.  Kami Bersama Gubernur dan kepala OPD mempertajam RKPD thn 2022. Selain itu Kami bertiga mendiskusikan perihal fakta terbaru tentang opersi pengenoran Migas Eni East Selinggang dimana secara resmi yang telah dilakukan exploitasi,” Kata Idris, lewat pesan Whatsappnya, Sabtu 12 Juni 2021.

Lebih jauh, Idris menyebutkan, bahwa dalam diskusi tersebut. Kami menilai bahwa terjadi ketidak patuhan pemerintah pusat terhadap mekanisme pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam mengindahkan koordinasi, sinkronisasi dan keterbukaan informasi atas keputusan eksplorasi blok sepinggan demgan tidak melibatkan secara terencana pemda Sulawesi Barat.

“Kami kaget tidak ada surat baik ke Eksekutif maupun ke Legislatif SulBar. Ada apa ko tidak mau memberi informasi ke Pemda SulBar? Seharusnya sebelum mereka memulai operasi itu pihak perusahaan sudah dapat mengundang  pemda Kaltim dan SulBar untuk mempermaklumkan bahwa Eksploitasi. Kita SulBar cukup di rugikan dgn kebijakan ini,”Tegas Idris.

Dihubungi secara terpisah, Hatta Kainang Anggota DORD Sulbar yang ikut dalam pertemuan tersebut, turut membenarkan jika dirinya bersama Pemerintah provinsi tengah mengadakan pertemuan bersama Gubernur dan sekprov untuk membahas Pengeboran Migas Oleh Eni East Sepingga.

“Kita berharap secepatnya di komunikan ke pusat. Dan Dalam setiap kunjungan komisi 7 DPR RI dalam laporannya selalu memasukkan blok ini sebagai tanggung jawab wil sulawesi barat ini fakta yang sangat jelas,”Ungkap Hatta Kainang Singkat.

Reporter: team IBI

News Feed