Terlalu, Sudah Lakukan Penambangan, PT SBE Belum Bayar Lahan Kelompok Tani

KAL-TIM272 Dilihat

Investigasi Bhayangkara Indonesia | BERAU (Kaltim) | DPRD Kabupaten Berau menggelar kembali rapat dengar pendapat khususnya Komisi II, Rapat dengar pendapat yang digelar bersama PT Supra Bara Energi (SBE) dan ketua kelompok tani Bactiar di ruang rapat kantor DPRD Berau di jalan Gatot Subroto.


Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau membahas lahan masyarakat yang belum diselesaikan pembayarannya kepada kelompok tani Bachtiar seluas 64 hektar dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Berau, Atilaganardi bersama anggota Komisi II DPRD Berau, dan dihadiri Kepala DLHK Berau Sujadi, Kepala Dinas Pertanahan Suprianto, BPN dan pihak PT SBE serta kelompok tani. Selasa (8/2/2022).
Rapat membahas permasalahan lahan yang belum diselesaikan pembayarannya oleh PT SBE sejak tahun 2011 hingga tahun 2022.


“PT SBE ini nakal dan tidak menghormati Lembaga resmi DPRD ini. Itu dikarenakan, sudah 2 kali dipanggil dan ketiga kalinya, hanya perwakilan saja yang dihadirkan tanpa ada bisa membuat keputusan,”ungkap Yusup, anggota Komisi II dalam RDP tersebut yang diamini anggota Komisi II lainnya.


“ Tiga kali dipanggil kok yang datang hanya perwakilan, bukan yang punya perusahaan.” sambungnya kesal


Kepala Pertanahan Berau, Suprianto mengatakan, karena PT SBE sudah melakukan kegiatan dengan membuang OB ke lahan masyarakat maka perusahaan wajib membayar lahan tersebut. Suprianto bahkan mengatakan Perusahaan tidak memiliki niat yang baik.


“Saya lihat PT SBE ini tidak ada etiket baik, bayangkan saja mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2022 tidak ada penyelesaian apapun,”ujar Suprianto.


Kemudian untuk menjadi dasar penggantian itu, Suprianto pun mengajak semua yang hadir khususnya anggota DPRD komisi II segera meninjau langsung ke lapangan untuk membuktikannya. 


“Ke lokasi langsung biar nanti masyarakat bisa langsung menunjukkan langsung lokasi yang dimaksud yang sekitar 64 Hektar,” ujar Suprianto.


Sementara itu Kepala Dinas DLHK Sujiad mengatakan sebelum melakukan kegiatan Ahas semuanya diselesaikan,


“Kalau Perusahaan mau melakukan suatu kegiatan di lahan itu harus Clean and Clear, yang kedua jika terkait ada pembebasan lahan agar dilakukan transparan dikordinasikan dengan BPN, pihak kecamatan,pihak kampung, sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.”kata Sujiad.


“Kalau kita lihat substansi permasalahan ini adalah terkait dengan pembayaran lahan. Sudah jelas. Jadi ini terkait negoisasi pembayaran yang kita mediasi sekarang ini. Kalau memang benar lahan kelompok tani Bachtiar PT SBE wajib bayar.”tegasnya.
Kelompok Tani Bachtiar, yang langsung dihadiri ketuanya Bachtiar menjelaskan terkait tanah yang yang sedang dipermasalahkan.


“Pembukaan lahan kelompok tadi dimulai dari tahun 2003 dengan beranggotakan 32 orang dengan luasan 64 Hektar.
Dan pada tahun 2005, baru dibuatkan surat garapan sampai tahun 2011 lahan kelompok tani mulai dimasuki pihak PT SBE dengan akan melakukan pergantian lahan dan tanam tumbuh,”ungkap Bachtiar.


Lebih lanjut menurut Bachtiar, berhubungan dengan tanah yang ada pihak perusahaan selalu menyebut aman


“Pihak PT SBE selalu mengatakan aman saja, dan awalnya angka yang kami minta itu Rp300 ribu, lanjut menjadi Rp 10 Ribu. Namun tidak ada juga kejelasan sampai beberapa kali pertemuan. Pada tahun 2022 sekarang ini kami meminta menjadi Rp 25 ribu per perkan. Mengingat banyaknya sudah ongkos yang kami pakai sampai saat ini dan harga yang sesuai dengan tahun ini,” tegas Bachtiar.
Bachtiar juga mengklaim di lahan kelompok tani Bachtiar tidak ada tumpang tindih lahan, ada lima warga yang menyatakan lahan tersebut tidak tumpang tindih.
“Kami akan buktikan di lapangan, jika memang ada tumpang tindih,” tegas Ketua kelompok tani itu.


Sedangkan dari Kuasa Hukum PT SBE, Penny Isdhan Tomy mengatakan, tidak hadirnya pihak Manajemen dikarenakan adanya klaster Covid-19 yang terjadi kemarin dan sampai saat ini masih ada 2 orang yang dikarantina.Dia menambahkan, dalam persoalan pembebasan lahan, secara tegas pihak Manajemen sudah melakukan pembebasan lahan.


“Lahan yang di klaim atas nama kelompok tani Bachtiar ini sudah dibayarkan, yang merupakan eks kelompok tani yang sudah dibebaskan secara masal pada saat PT SBE ingin melakukan menambang awal,”tegas kuasa Hukum PT SBE.


Adapun kesimpulan dari RDP tersebut, ditegaskan oleh Pimpinan rapat Atilaganardi merekomendasikan bahwa komisi II dengan tim akan meninjau langsung ke lapangan.


“Tanggal 21 Februari 2022 komisi II bersama DLHK, Pertanahan, Pihak Kelurahan, Kelompok Tani dan Manajemen PT SBE akan turun ke lokasi tambang mengecek secara langsung lahan yang ada,”kata ketua komisi II itu.


“Kita akan turun langsung mengecek kelapangan, tujuannya untuk mengetahui secara langsung patok sesuai dengan legalitas yang dimiliki kelompok tani,


“Komisi II DPRD meminta pihak PT SBE untuk membawa legalitas yang mereka, yang katanya sudah dibebaskan, sehingga dalam pertemuan selanjutnya, kita bisa simpulkan kebenaran dari permasalahan ini,” pungkasnya.


Atilaganardi menegaskan apabila kemudian dalam pengecekan lahan tersebut tidak adanya tumpang tindih lahan dan kelompok tani Bachtiar memiliki surat menyurat sesuai dengan fakta di lapangan, maka pihak PT SBE berkewajiban melakukan pembayaran terhadap lahan kelompok Tani yang berada di Kecamatan Teluk Bayur, Berau.


(IBI-Fery)