Tes Berbasiskan PCR Jangan Untuk Kepentingan Bisnis

MPR RI167 Dilihat

Investigasi bhayangkara Indonesia Kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan di Indonesia dinilai cukup memberatkan publik ditengah penuruan kasus terpapar covid-19

Menginginkan pemerintah untuk mempertimbangkan secara bijak aturan tersebut sehingga tidak memberatkan masyarakat, disamping untuk segera mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan memberikan subsidi agar layanan tes PCR tidak berbayar atau gratis, seperti di rumah sakit milik pemerintah. Mengingat, kewajiban tes PCR untuk syarat perjalanan di Indonesia dinilai masih memberatkan publik ditengah penurunan kasus penyebaran Cobid-19.

Ketua MPR RI dalam jumpa pers nya 02/11/21 di depan gedung MPR RI Meminta pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali penggunaan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi, sebab tes antigen dinilai memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mendeteksi virus Covid-19 disamping harganya yang ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat.

Bamsoet Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama mengawasi dan memantau harga tes PCR di setiap fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan acuan harga yang ditetapkan pemerintah yakni dengan batas tarif tertinggi Rp 275.000. Hal ini diperlukan guna mencegah pihak-pihak yang berniat mengambil keuntungan pribadi.
Mengingatkan pemerintah, bahwa meski tes berbasis PCR menjadi standar dalam pemeriksaan Covid-19, namun hal ini mesti sesuai proporsi dengan mengoptimalkan tes tersebut hanya untuk kepentingan diagnosis Covid-19 atau intervensi kesehatan publik, jangan sampai bias akan kepentingan bisnis.ungkap Bamsoet