oleh

WAKAPOLDA PAPUA HADIRI UPACARA VIRTUAL PEMBUKAAN DESENTRALISASI DIKBANGSPES INTEL, BINMAS, SABHARA, DAN MANAJEMEN OPERASIONAL POLSEK (MOP) SPN POLDA PAPUA

INVESTIGASI BHAYANGKARA Indonesia, COM. Jayapura – Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, bertempat di Aula Elsama Numberi Spn Polda Papua, telah dilaksanakan kegiatan pembukaan Upacara Desentralisasi Dikbangspes fungsi teknis Intel, Binmas, Sabhara, dan Manajemen Operasional Polsek (MOP) secara Virtual yang dipimpin langsung oleh Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto. M. Si.

Hadir dalam kegiatan:
Wakapolda Papua Brigjen Pol. Drs. Yakobus Marjuki, Dir Samapta Polda Papua Kombes Pol. Sondang Siagian, Ka SPN Polda Papua Kombes Pol. Taufik Irpan Awaluddin SH, Pejabat Utama Polda Papua, Para tenaga pendidik SPN Jayapura, Peserta pendidikan pengembangan fungsi.
sambutan Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto. M. Si., mengatakan hari ini merupakan suatu momen penting dan perlu menjadi catatan bahwa telah dilaksanakan program baru sebagai kebijakan terobosan dalam pengembangan dan pembinaan kemampuan profesionalitas personil Polri yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan pengembangan dan spesialisasi dengan sistem, faktor ini dipilih karena pola pendidikan spesialisasi yang dilaksanakan saat ini tidak lagi terpusat di Pusdik Pusdik fungsi tetapi kami modifikasi dengan pola Pusdik Fungsi sebagai penanggung jawab pendidikan spesialisasi dengan SPN Polda sebagai penyelenggara diseluruh satuan wilayah Polda .

Selama ini pola operasional pendidikan spesialisasi dilaksanakan secara terpusat di pusdik sehingga hanya mampu menyerap 10% dari total Personil Polri yang ada padahal pendidikan pengembangan spesialisasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk pengembangan kemampuan spesialisasi setelah pendidikan pembentukan, kondisi ini merupakan ironi yang kontradiktif bila dihadapkan pada perkembangan kinerja Polri yang lebih baik.

Disamping itu juga tuntutan aspek formal legalitas dalam pengembangan karier personil polri yang mensyaratkan memiliki sertifikat pendidikan pengembangan spesialisasi, tuntutan lain yang lebih penting adalah secara legalitas dalam bidang penyidikan yaitu persyaratan penyidik sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no 58 tahun 2010 tentang syarat penyidik Polri yang harus memiliki sertifikasi profesi penyidik yang dasarnya adalah sertifikat pendidikan spesialisasi penyidik.

Ini adalah persyaratan yang tidak bisa ditawar dan diabaikan karena menyangkut legalitas dalam penegakan hukum, bila kita melihat komposisi Personil Polri yang sebesar 440.000 orang sejumlah 80% adalah level bintara 352.000 orang, kemudian bila dilihat kemampuan pusdik fungsi menyelenggarakan pendidikan spesialisasi hanya mampu mendidik 300 orang Bintara setiap fungsi diseluruh Indonesia sehingga total dari seluruh pusdik hanya mampu mendidik 3000 orang atau hanya 1% dari jumlah total Bintara bila jumlah itu dibagi dengan 34 Polda maka hanya 88 orang yang bisa mengikuti pendidikan spesialisasi dari masing masing polda bila dibagi setiap fungsi hanya ada 8 orang fungsi teknis disetiap Polda.

Padahal Bintara adalah tulang punggung organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan data seperti itu dapat kita pahami bahwa 90% Bintara kita hanya bermodalkan pendidikan pembentukan Bintara Spn Polda yang dijadikan modal dalam pelaksanaan tugas selama ini, itupun akan baik kalau dalam proses pendidikan pembentukan berjalan dengan baik, dari seluruh proses pendidikan 70% dari seluruh materi yang diberikan bisa diserap
sumber daya manusia adalah aset utama dalam organisasi sebagai wujud utama yang menentukan keberhasilan organisasi polri mereka harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta pengalaman berintegritas moral sebagai prasayarat kompetensi profesionalitas profesi Polri

Dikeluarkan oleh: Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua
Editor JONATHAN REIMIALY SE IBI PAPUA

Komentar

News Feed