oleh

WAKAPOLDA PAPUA PIMPIN RAKERNIS FUNGSI BINMAS

Investigasi Bhayangkara Indonesia, com.
Jayapura – Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Pukul 09.00 WIT, bertempat di Aula Rastra Samara telah dilaksanakan kegiatan Rakernis Fungsi Binmas yang dibuka oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Yakobus Marjuki.

Turut hadir dalam kegiatan, Pejabat Utama (PJU) Polda Papua, Kasat Binmas Polres Jajaran dan Operator.

Dalam kesempatannya, Dir Binmas Polda Papua mengucapkan terimakasih kepada para Kasat Binmas atas kehadirannya dalam kegiatan ini karena nantinya akan sangat bermanfaat untuk rekan semua dalam melaksanakan tugas dan sebagai ajang evaluasi hasil kerja rekan semua.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk persiapan menghadapi Pilkada yang akan datang serta tahun depan kita akan menghadapi Otsus yang akan berakhir dan juga yang akan kita hadapi yaitu penangan Pandemi Covid-19.

Hal itu kita ketahui bersama bahwa semua kegiatan tersebut mengandung resiko yang sangat besar dan menjadi beban kita semua oleh karena itu saya berharap rekan-rekan semua nantinya bisa menyimak dengan baik apa yang dipaparkan oleh Pemateri agar nantinya bisa di aplikasikan di Lapangan.

Kegiatan yang kita akan hadapi ini cukup berat namun saya yakin dan percaya kepada rekan-rekan Babhinkamtibmas yang ada di Kampung dan dimanapun bahwa kita yakin dan mampu menghadapi semua tantangan di lapangan dengan kemampuan yang rekan-rekan miliki.

Dalam sambutannya Wakapolda Papua juga mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Madani yang bercirikan Demokrasi dan Supremasi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya Polda Papua dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik (akuntabilitas publik).

Demikian pula yang terjadi dalam tubuh Institusi Kepolisian, yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi birokrasi untuk menjadi Kepolisian sipil yang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan Paradigma Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat. Untuk mewujudkan hubungan Polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat, namun yang lebih penting adalah bagaimana Polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal.

Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya kejahatan, oleh karena itu upaya yang dilakukan harus sistematik baik yang bersifat preventif maupun represif.

Rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung masih terus bergulir hingga saat ini, dinamika penyelenggaraan pilkada sudah kita ketahui bersama melalui berbagai pemberitaan di media masa, baik cetak maupun elektronik, termasuk munculnya berbagai prediksi terhadap pelaksanaan pilkada.

Dalam praktik pelaksanaan Pilkada selalu menimbulkan gejolak, terbukti tidak ada satupun penyelenggaraan Pilkada yang berjalan zonder konflik, yang umumnya berasal dari ketidakpuasan terhadap hasil akhir Pilkada, sebagaimana diketahui dalam Conflict Fuctionalism terdapat konsep Deprivation dan Sense Of Injustice.

Dengan memperhatikan potensi konflik yang terjadi, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Polri khususnya para personel yang bertugas pada fungsi preemptif (Dit binmas dan jajarannya) dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Papua.

Deteksi dini dan kaji secara

Komentar

News Feed