oleh

Wakil Ketua GNPK Jateng Pertanyakan Kasus Banprop Jateng senilai Rp 1,14 Triliun Mandeg .

Semarang- investigasi Bhayangkara Indonesia com
Wakil Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, Rahmat Da’wah mempertanyakan penanganan Kasus dugaan Korupsi Bantuan Propinsi ( Banprop) senilai Rp 1,14 Triliun Tahun 2018,

“Dalam pengamatan Saya ada kasus dugaan Korupsi Banprop Jateng senilai Rp 1,14 Triliun yang kini dinilai Mandeg penanganannya, mestinya publik harus tahu sampai dimana penanganannya,” ujarnya. ( Kamis, 13/1).

Dan Rahmat juga menilai awal pemeriksaan kasus ini diantaranya di Dinas Pendidikan Kendal dan Pekalongan cukup baik, namun setelah sekian lama kini nyaris tak terdengar, “Kalau nggak salah Khan hasil pemeriksaan di Kendal dan Pekalongan sudah muncul kerugian negaranya dan sudah ditetapkan 4 ( empat ) orang tersangkanya.

Dan kalau dihentikan kasus ini harus jelas ada SP3nya, dan kenapa dihentikan alasannya apa.

“Publik Khan harus tahu guna memenuhi rasa keadilan Masyarakat,” imbuh Pria yang juga Waket LPBHNU Jateng kepada Media ini.

Selanjutnya Rahmat juga menyayangkan Bantuan Propinsi untuk pendidikan bisa dikorupsi, “Ini Khan preseden buruk dalam penegakkan hukum pemberantasan Korupsi, saya berharap kasus ini harus dilanjut tuntas agar bisa menyelamatkan uang Negara untuk kemajuan pendidikan,” pungkasnya.

Sebagaimana hasil penelusuran Media ini
Kasus dugaan Banprop Pendidikan senilai Rp 1,14 Triliun Tahun 2018 ini telah ditetapkan Empat orang sebagai tersangkanya 2 orang dari Dinas Pendidikan Kendal berikut Pihak Penyedia ya dan juga 2 orang dari Pekalongan berikut pihak penyedia barangnya.

Dan diperkirakan ada 50 orang saksi yang telah diperiksa, namun belakangan ini kasus yang sempat menghebohkan dunia pendidikan di Jawa Tengah ini kini tidak jelas juntrungannya. ( Syailendra/TIM)

Komentar

News Feed