oleh

WARGA MELAPOR KE – KALING dan MEMINTA DI KAJI ULANG TERKAIT TERBITNYA SPK PT. TIMAH DI BELAKANG SD 18 JALAN LAUT SUNGAILIAT BANGKA

Investigasi Bhayangkara Indonesia com Sungailiat Jalan Laut–Donni Kaling terpilih lingkungan Jalan Laut Sungailiat Bangka Kelurahan Matras sejak pagi hari telah menerima laporan warganya, warga mempertanyakan kejelasan sejumlah dokumen yang telah beredar dikalangan warga jalan laut, yakni dokumen Surat Perintah Kerja ( SPK ) PT. Timah terhada mitra kerjanya yakni CV. Bangka Investama Mandiri milik pengusaha asal desa Deniang Kecamatan Riau Silip & dokumen tanda tangan puluhan warga menyetujui beraktifitas nya kegiatan penambangan belakang sekolah dasar ( SD 18 ) lingkungan Jalan Laut, Sungailiat Bangka. Kamis ( 26 / 02/2021)

Hal tersebut dikonfimasikan Donni ketika wewancara oleh awak media saat berada disalah satu rumah warga menolak, sekitar kurang lebih 200 meter dari lokasi yang dimaksud dalam SPK PT. Timah.

Disampaikan Donni dirinya telah menerima sejumlah laporan dari warganya yang rata – rata menolak aktifas penambangan tersebut

“Pagi ini saya mendengar kabar, ibu – ibu majelis ta’lim menandatangani blanko kosong, berkas sudah ada di saya, itu lokasi yang akan dikerjakan dibelakang SD 18, untuk prosesi selama ini saya kurang tahu, setau saya dari dulu warga jalan laut ini memang menolak ada aktifitas tambang jenis apapun, karena disitu DAS dan hutanmangrove,sempat dulu dilokasi itu dikerjakan tambang dan warga datang menutup lokasi tersebut dan di pasang sepanduk larangan menambang oleh pihak kepolisian ” Ungkap Donni.

Selanjutnya Donni akan menelusuri prosesi ke – 2 dokumen tersebut dan menjembatani aspirasi penolakan warganya ke PT. Timah & Pihak terkait.

“saya akan kroscek dokumennya, saya sih tidak tahu dulu memang sempat ngukur tapi lokasi sama warga setau saya itu masih PLT Kaling yang proses, kalau saya mengikuti suara warga, kalau tidak sesuai prosedur kita tidak bisa halangi, tapi kalau tidak sesuai prosedur perlu di kaji ulang oleh PT. Timah” Ungkap Donni.

Dikonfirmasi ditempat yang sama, sejumlah warga jalan laut menyesalkan akan berkatifitasnya CV.Mitra PT Timah dilokasi yang mereka anggap sebagai lokasi tumbuhnya mangrove dan Daerah aliran sungai.

” itu kita dapat informasi dari ibu – ibu majelis ta’lim tanda tangan mereka tiba tiba ada di dokumen persetujuan tambang, kata ibu – ibu itu mereka tidak tahu itu untuk persetujuan tambang,kalau saya pribadi menolak dan sudah ditegaskan sebelumnya sewaktu sebulan lalu mengukur lahan, itu dari saya kecil lokasinya sudah ditumbuhi mangrove, dan rumah saya ini terimbas memang setiap laut pasang banjir, tapi semenjak dulu pernah dibuka tambang banjirnya naik sampai pondasi” ungkap warga jalan laut yang (YN) yang enggan disebut namanya.

Sejumlah warga tersebut juga mempertanyakan keabsahan dokumen tanda tangan persetujuan warga yang mendukung aktifitas penambangan tersebut, karena merasa tidak pernah mengikuti pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah lingkungan jalan laut ataupun pihak perusahaan penambangan tersebut.

” ku Lah dari kecit disini, paling rumah ni 100 lebih meter dari lokasi, khawatir e kau Sungai tu lebar otomatis air jelas datang kesini, air sungainya kemana mana dulu kan dah melebar karena pernah dikerjakan TI, belakangan kan lah di pasang spanduk sama polisi kok dilanggar” Ungkap salah satu warga

” Kalau yang tanda tangan saya tidak kenal, kami dari awal tidak menyetujui adanya aktifitas tambang jenis apapun di sini, kok tiba – tiba sekarang ad izin ? Berarti kan gak beres kerja itu, yang jelas kami kontra akan tetap kontra karena kami merasakan imbasnya jelas” tambahnya

Dikonfirmasi ke salah satu Pengawas tambang ( Wastam ) darat PT. Timah wilayah Sungailiat melalui pesan Wa mengenai terbitnya SPK tersebut, sampai berita ini diturunkan Wastam Sungailiat Bangka hanya membaca pesan tersebut namun tidak memberikan konfirmasi.

Turut terpantau wartawan tepat di sebelah SD 18 Jalan laut telah terbentang Spanduk larangan penambangan yang dikeluarkan oleh pihak Polres Bangka lengkap berisikan UU yang mengatur larangan tersebut.

Komentar

News Feed