Investigasibhayangkara.com Sumsel-Palembang
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M.Hum., mengikuti Rapat Koordinasi membahas Penanganan Covid-19, yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo melalui Video Conference, langsung dari Kantor BNPB Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik Pusat maupun Daerah se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak terlena dengan penurunan kasus positif di sejumlah wilayah. Presiden juga mengatakan, Gugus Tugas dan seluruh stakeholder di daerah harus mencegah terjadinya gelombang kedua penularan Covid-19 di Indonesia.
“Perlu saya ingatkan jangan sampai ada gelombang kedua, second wave. Jangan sampai ada lonjakan,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi markas Gugus Tugas di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).
Presiden Jokowi menambahkan, tim ini punya tugas besar karena ancaman Covid-19 masih dinamis, apalagi vaksin untuk melawan virus ini belum ditemukan. Kalaupun vaksin sudah ditemukan, tidak bisa langsung dipergunakan. Sebab, perlu uji klinis dan uji lapangan terlebih dahulu. Proses ini juga butuh waktu lama.
“Oleh sebab itu kita harus beradaptasi dengan Covid. Adaptasi kebiasaan baru,” tegasnya.
Presiden juga kembali mengingatkan, beradaptasi dengan virus ini bukan berarti kalah. Melainkan, semua pihak harus memulai kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga, masyarakat bisa segera produktif namun terhindar dari bahaya pagebluk Covid-19.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa, penerapan fase kenormalan baru harus tetap merujuk pada data dan fakta di lapangan.
Dia menambahkan, fase kenormalan baru yang akan diterapkan di sejumlah wilayah telah menggunakan indikator lengkap berbasis saintifik dan sesuai dengan standar World Health Organization (WHO).
Meski begitu, dia masih tetap mengingatkan, penerapan kenormalan baru ini harus tetap berhati-hati. “Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan yang tidak kita kerjakan secara baik,” tegasnya.(Pendam II Swj/Amru IBI).
Komentar