Yogyakarta ,Investigasibhayangkara.com – Irjen Pol Dr.Agung Makbul Selaku Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menkopolhukam Melaksanakan Kunker ke DIY dan disambut oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X didampingi Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono menerima Kunjungan Kerja dari Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, pada Rabu (01/12) di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Irjen Pol Dr.Agung Makbul dalam acara diskusi pada rapat pada rapat koordinasi yang membahas isu strategis terkait “Akselerasi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Tengah Pandemi Covid-19 Guna Memperkuat Ketahanan Nasional”.
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif terkait penyusunan telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang ideologi dan konstitusi, ketahanan nasional, kedaulatan wilayah dan kemaritiman, sumber daya manusia dan teknologi, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Agung Makbul Menyampaikan beberapa Poin Kunkernya ke DIY anatara lain;
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut merupakan langkah nyata agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak karena SDGs bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi merupakan komitmen global. Dalam Perpres tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertindak sebagai Wakil Ketua IV di Dewan Pengarah yang bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
- Seiring dengan implementasi SDGs, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai SDGs jika ditinjau dari sisi demografi, sumber daya manusia, dan juga kekayaan alam yang dimilikinya. Saat ini negara-negara dunia mulai mengalami krisis demografi dengan angka kelahiran yang terus menurun, sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dan di tahun 2020-2030 Indonesia akan memasuki bonus demografi yang akan menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk mengimplementasikan SDGs.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi dengan potensi SDA dan SDM yang sangat melimpah mulai dari sektor laut sampai pegunungan serta memiliki banyak potensi lainnya untuk mendukung pelaksanaan SDGs. Pengembangan potensi tersebut sangat memungkinkan untuk mengimplementasikan SDGs secara optimal di wilayah DIY dengan adanya dukungan seluruh pihak sehingga dapat menjadi role model bagi daerah lainnya. Selain itu jika dilihat dari data yang ada sebanyak 14 dari total 17 SDGs yang dicanangkan oleh pemerintah pusat telah berhasil diwujudkan oleh Prov. DIY, sehingga masuk ke dalam salah satu provinsi paling siap di Indonesia dalam melaksanakan program SDGs. Salah satu tujuan yang belum terselesaikan yaitu pengentasan kemiskinan karena kemiskinan di DIY merupakan anomali yang tidak ditemukan di daerah lain. Hal ini dapat dilihat meskipun kemiskinan tinggi namun indeks kebahagiaan, harapan hidup serta pendidikan juga tinggi. Namun dengan adanya bonus demografi dapat menjadi windows of opportunity bagi DIY dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Tujuan 16 SDGs merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (peace), terwujudnya penegakan keadilan (justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (strong institutions).
Irjen Pol Dr.Agung Makbul menambahkan Saat pemerintah Indonesia fokus dalam implementasi SDGs, di saat bersamaan Indonesia juga mendapatkan bonus demografi dengan perkiraan angka produktif yang akan menyentuh 70% dan sangat potensial untuk memajukan bangsa sebagai implementasi dari kepentingan nasional. Namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa di saat bersamaan tantangan dan ancaman bagi ketahanan nasional muncul dari kondisi sosial politik serta ekonomi pada tataran global, regional dan nasional serta akibat adanya pandemi covid-19. Di tengah tantangan dan ancaman tersebut pencapaian SDGs perlu diperhatikan bersama sehingga 17 tujuan yang telah dicanangkan dapat terimplementasikan dengan baik.
Dalam pencapaian SDGs di DIY terdapat beberapa hal menarik yang menjadi perhatian kami yaitu terkait dengan anomali kemiskinan yang terjadi di DIY, pengelolaan ekosistem kelautan yang merupakan salah satu sumber kekayaan alam DIY, permasalahan pertambangan ilegal yang dapat menghambat tujuan menjaga ekosistem daratan, serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat di wilayah Prov. DIY. Apabila hal tersebut dapat diatasi dengan baik maka Prov. DIY dapat menjadi role model bagi wilayah lainnya di Indonesia. Oleh karenanya kepolisian memiliki peran sangat strategis yaitu memastikan bahwa kamtibmas terjaga dan membantu pemerintah dalam mencapai SDGs dengan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan.’’ Jelas Agung Makbul [ red/Tomi ]
