SEMARANG – Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Sikap arogan, intimidasi, hingga dugaan ancaman kekerasan terhadap warga maupun wartawan yang menyampaikan kritik menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.
Sorotan tersebut mencuat menyusul dugaan tindakan intimidatif seorang Ketua RT 04 RW 03, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berinisial SN, terhadap seorang wartawan pada Rabu (11/11/2026).
Peristiwa itu terjadi di depan pos kamling RT 04 RW 03 Sambirejo ketika sejumlah warga tengah bergotong royong membuat taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA).
Berdasarkan keterangan wartawan yang bersangkutan, insiden bermula saat dirinya menanyakan keberadaan taman TOGA yang sebelumnya diketahui berada di sebelah barat rumah SN.
Pertanyaan tersebut disampaikan untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan fasilitas lingkungan. Namun, SN disebut merespons dengan nada tinggi.
“Taman toga dulu memang ada di dekat rumah saya, tapi sekarang rumah saya sudah ada konter,” demikian ucapan SN sebagaimana dituturkan wartawan tersebut.
Situasi kemudian disebut memanas setelah SN diduga melontarkan pernyataan bernada ancaman.
“Kalau tempat makan saya diganggu, saya siap keluarkan pedang,” lanjutnya.
Tidak berhenti di situ, SN juga disebut mengambil sebuah cangkul dan diduga hendak mengayunkannya ke arah wartawan. Sejumlah warga yang berada di lokasi kemudian turun tangan melerai sehingga tidak terjadi bentrokan fisik.
Dugaan peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai etika kepemimpinan dan tanggung jawab seorang Ketua RT dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.
Pakar: Jabatan Kemasyarakatan Harus Berpedoman pada Aturan
Pakar komunikasi, kepemimpinan, dan etika publik, Dr. Hedy Rahmad, S.I.Kom., CM., M.H., menjelaskan bahwa kelembagaan masyarakat di Kota Semarang memiliki pedoman yang diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
Menurut Hedy, aturan tersebut mengatur pembentukan, tata kelola, masa bakti, mekanisme pemilihan, hingga pemberhentian pengurus LKK.
RT dan RW merupakan bagian dari enam unsur LKK yang keberadaannya menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di tingkat kelurahan.
Ia menjelaskan, pemilihan pengurus dilakukan melalui panitia pemilihan dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai ketentuan. Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada lurah sebagai dasar penerbitan keputusan pengangkatan pengurus.
Terkait masa jabatan, Hedy menerangkan bahwa ketua RT maupun RW memiliki masa bakti lima tahun dan dapat dipilih kembali sesuai batasan periode yang ditetapkan dalam peraturan.
Menurutnya, Perwal tersebut harus menjadi pedoman agar penyelenggaraan kelembagaan masyarakat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
DPRD: Warga Bisa Mengusulkan Penggantian Ketua RT
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, H. Sugi Hartono, S.Sos.I., menyampaikan bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki landasan hukum, antara lain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan dan Perwal Nomor 1 Tahun 2025.
Ia menjelaskan, terdapat enam unsur LKK di Kota Semarang, yakni RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.
Sugi juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian apabila terdapat Ketua RT yang dinilai arogan atau bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
“Kalau Pak RT-nya arogan, ya sebaiknya warga mengajak berembuk RT-nya. Kasih teguran. Di kemudian hari, sudah ditegur kok masih begitu, ya bisa saja warga mengusulkan kepada pihak RW untuk penggantian RT,” jelas Sugi kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, usulan penggantian harus disertai alasan yang jelas dan bukti-bukti kuat agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan di lingkungan RT idealnya dilakukan secara berjenjang melalui RW sebelum diteruskan kepada pihak kelurahan.
Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa warga memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila kepemimpinan di tingkat RT dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kritik Bukan Alasan untuk Mengintimidasi
Persoalan dugaan intimidasi terhadap wartawan di Sambirejo tidak semestinya hanya dipandang sebagai konflik pribadi. Apalagi, pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan keberadaan fasilitas lingkungan berupa taman TOGA.
Ketua RT memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi, mengayomi warga, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan.
Jabatan tersebut tidak memberikan kewenangan untuk membungkam kritik, mengancam, ataupun menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Jika terdapat keberatan terhadap pertanyaan atau aktivitas jurnalistik, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui klarifikasi dan mekanisme hak jawab, bukan dengan tindakan intimidatif.
Dugaan penggunaan cangkul sebagai alat untuk mengancam, apabila terbukti, juga perlu ditangani secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Kelurahan dan Kecamatan Jangan Tutup Mata
Pihak Kelurahan Sambirejo dan Kecamatan Gayamsari diharapkan segera melakukan klarifikasi serta penelusuran terhadap dugaan peristiwa tersebut.
Persoalan ini juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan dan etika kepemimpinan pengurus RT di lingkungan masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kelembagaan, pemerintah kelurahan diharapkan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara dugaan ancaman kekerasan dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa secara objektif.
SN juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab agar pemberitaan tetap berimbang.
Pada akhirnya, jabatan Ketua RT bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah sosial. Seorang pemimpin lingkungan seharusnya mampu menerima kritik, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan musyawarah.
Jika kritik warga justru dibalas dengan ancaman, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya persoalan komunikasinya, tetapi juga etika dan kualitas kepemimpinannya.







