Praktisi Hukum, Alumni P2NK LEMHANNAS RI : Jangan Hanya Bongkar Pelaku, Usut Siapa Pengendali dan Apa Tujuan Sesungguhnya!
JAKARTA – Publik Indonesia tengah dihadapkan pada perkembangan perkara hukum yang menyita perhatian nasional. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang semula menjadi persoalan pelanggaran hukum di bidang elektronik kini berkembang ke arah pendalaman dugaan tindak pidana makar.
Perkembangan ini bukan perkara sederhana. Sebab, ketika dugaan penyadapan menyentuh kepala negara, pejabat pemerintahan, tokoh politik, hingga berbagai elemen masyarakat, muncul pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut sekadar penyalahgunaan akses teknologi, atau terdapat agenda yang lebih besar di baliknya?
Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung pada periode 2025–2026. Dalam perkembangan penyidikan, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.
Lebih jauh, pada 9 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa dari perkembangan penyidikan ditemukan indikasi tindak pidana makar yang masih perlu didalami oleh penyidik.
Perkembangan tersebut memunculkan perhatian serius dari kalangan praktisi hukum.
RAHMAT AMINUDIN, S.H.: INI BUKAN SEKADAR SOAL PENYADAPAN, TETAPI MENYANGKUT MARWAH NEGARA
Praktisi Hukum, Rahmat Aminudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Profesional sekaligus Alumni P2NK LEMHANNAS RI, menilai bahwa perkara ini harus ditempatkan dalam perspektif penegakan hukum, perlindungan konstitusi, dan keamanan negara.
Menurut Rahmat, penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diusut secara komprehensif.
“Kalau benar terdapat penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, maka persoalannya tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran teknis semata. Kita harus melihat siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang memperoleh manfaat, dan untuk kepentingan apa seluruh rangkaian tindakan itu dilakukan.”
Ia menegaskan, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada orang-orang yang berada di lapisan pelaksana.
“Jangan hanya berhenti pada operator. Penegak hukum harus berani mengungkap sampai ke akar persoalan. Siapa aktor intelektualnya? Apakah terdapat pihak yang mengendalikan? Apakah ada kepentingan tertentu yang hendak dicapai? Semua itu harus dijawab melalui pembuktian hukum yang objektif.”
DUGAAN MAKAR: JANGAN TERBURU-BURU, TETAPI JANGAN PULA DIABAIKAN
Rahmat memberikan penekanan khusus terhadap berkembangnya dugaan makar dalam perkara tersebut.
Menurutnya, terdapat garis hukum yang harus dipahami secara cermat. Penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar. Namun, apabila ditemukan hubungan antara tindakan penyadapan dengan maksud dan perbuatan yang memenuhi unsur makar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, penyidik wajib mendalaminya secara serius.
“Jangan sampai kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa ini makar, tetapi jangan pula menutup kemungkinan tersebut apabila memang terdapat fakta hukum yang mengarah ke sana. Hukum pidana bekerja berdasarkan unsur delik dan alat bukti, bukan berdasarkan asumsi maupun tekanan opini.”
Ia mengingatkan bahwa penerapan ketentuan pidana harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan, ketentuan KUHP yang berlaku, serta asas legalitas.
Bagi Rahmat, persoalan yang harus dijawab penyidik bukan hanya apakah terjadi penyadapan, melainkan apakah terdapat tujuan tertentu di balik tindakan tersebut yang dapat dibuktikan secara hukum.
EMPAT PERTANYAAN BESAR YANG HARUS DIJAWAB PENYIDIK
Rahmat menilai terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu menjadi fokus penyidikan:
Pertama, siapa pemberi perintah?
Penyidik harus menelusuri rantai komando, komunikasi, dan hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat. Tidak boleh ada ruang bagi pihak yang terbukti mengendalikan suatu tindak pidana untuk berlindung di balik pelaksana lapangan.
Kedua, apa tujuan penyadapan dilakukan?
Harus diungkap apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah atau justru dilakukan tanpa dasar kewenangan dan untuk kepentingan lain.
Ketiga, ke mana hasil penyadapan dialirkan?
Pemeriksaan harus mencakup penguasaan, penyimpanan, penggunaan, pemindahan, serta kemungkinan penghapusan data elektronik.
Keempat, apakah terdapat hubungan dengan dugaan makar?
Ini merupakan aspek paling krusial. Penyidik perlu membuktikan apakah terdapat rangkaian tindakan, maksud, dan tujuan yang memenuhi unsur tindak pidana makar, bukan sekadar menyimpulkannya dari adanya penyadapan.
“Empat pertanyaan ini harus dijawab secara terang melalui proses penyidikan. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi, sementara substansi perkara justru tidak terungkap.”
LEMHANNAS DAN PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL
Dalam perspektif ketahanan nasional, Rahmat memandang bahwa keamanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga oleh integritas institusi, keamanan informasi, kepercayaan publik, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pengalaman dan perspektif kebangsaan yang diperolehnya melalui P2NK LEMHANNAS RI menjadi salah satu landasan pandangannya dalam melihat pentingnya perlindungan terhadap kepentingan nasional.
“Ketahanan nasional tidak boleh hanya dimaknai sebagai kemampuan menghadapi ancaman dari luar. Integritas sistem pemerintahan, keamanan informasi negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi juga merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.”
Ia menilai, apabila terdapat penyalahgunaan sistem atau kewenangan yang berdampak terhadap keamanan informasi kepala negara, maka pengusutannya harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan.
PRABOWO HARUS DILINDUNGI, HUKUM TIDAK BOLEH DIPERALAT
Rahmat juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap prinsip negara hukum.
Menurutnya, Presiden merupakan pemegang jabatan konstitusional yang menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Karena itu, segala bentuk tindakan ilegal yang terbukti mengganggu pelaksanaan fungsi tersebut harus ditangani sesuai hukum.
Namun, ia juga menolak apabila isu keamanan negara digunakan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang.
“Melindungi Presiden bukan berarti memberikan kekebalan kepada siapa pun yang berada di lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, mengusut dugaan kejahatan juga bukan berarti membenarkan kriminalisasi. Semua pihak harus tunduk pada hukum, tanpa pengecualian.”
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjunjung asas praduga tidak bersalah, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
PESAN TEGAS RAHMAT AMINUDIN: NEGARA HARUS HADIR, KEBENARAN HARUS DIBUKTIKAN!
Menutup keterangannya, Rahmat Aminudin, S.H. menyampaikan bahwa perkara ini harus menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum dan membuktikan bahwa institusi negara mampu menangani dugaan kejahatan yang menyangkut kepentingan nasional secara profesional.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi nama-nama tersangka tanpa pernah mengetahui konstruksi peristiwa yang sesungguhnya. Negara harus hadir untuk mengungkap kebenaran, bukan sekadar membangun persepsi.”
Ia menambahkan:
“Jika ada pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, proses hukum harus berjalan. Jika ada pihak yang terbukti menjadi pengendali atau aktor intelektual, pertanggungjawabannya juga harus diungkap. Namun, semuanya harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah.”
“Pada akhirnya, yang harus kita jaga bukan hanya seorang Presiden, melainkan kehormatan konstitusi, integritas negara, dan kepercayaan rakyat terhadap hukum.”
Rahmat Aminudin, S.H.
Praktisi Hukum | Advokat dan Konsultan Hukum Profesional | Alumni P2NK LEMHANNAS RI
Artikel ini merupakan analisis dan pandangan hukum narasumber, bukan kesimpulan mengenai terbuktinya tindak pidana makar maupun kesalahan pihak-pihak yang masih menjalani proses hukum.
