Investigasibhayangkara.com,
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) AS setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan keterlibatan AS dalam perkara penyadapan ilegal atau illegal tapping yang diduga menyasar Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis sidang KKEP menjatuhkan dua bentuk sanksi kepada AS, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Menurut Isir, AS diduga menyalahgunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Akses tersebut diduga digunakan untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
AS Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Meskipun telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan majelis sidang KKEP.
Kadiv Humas Polri menjelaskan bahwa pengajuan banding tersebut akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri menegaskan bahwa setiap personel wajib menjalankan tugas berdasarkan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi.
Penegakan aturan internal, menurut Polri, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Dalam perkembangan perkara pidana, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Dugaan perbuatan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025–2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan jejak.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, keamanan informasi, serta perlindungan privasi sejumlah pihak.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Sorotan
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap AS menjadi salah satu langkah penegakan kode etik dalam penanganan perkara tersebut. Namun, proses hukum pidana terhadap seluruh tersangka tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik kini menantikan pengungkapan perkara secara menyeluruh, termasuk penjelasan mengenai mekanisme penyadapan, pihak-pihak yang terdampak, serta pertanggungjawaban hukum setiap pihak yang terlibat.
Penanganan perkara ini juga menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.
