Selasa, 10 Juni 2025

Investigasibhayangkara.com||Kabupaten Bireuen – Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Fauziah Bireuen, kini dilanda persoalan krusial. Mulai masalah hutang menumpuk juga sejumlah Alat Kesehatan (Alkes) tidak bisa dipakai, hanya terpajang bagaikan barang antik.

Direktur RSUD dr Fauziah, dr Mukhtar ketika ditanyakan persoalan rumah sakit plat merah itu, Oleh Awak Media, Selasa (10/62025) mengaku kondisi kesehatannya mulai menurun.”Ketika saya menjabat sejumlah alat Alkes mati izin,” ungkapnya.

Mengeluh dengan kondisi kesehatannya mulai menurun, dr Mukhtar bagaikan terindikasi ingin mengundurkan diri dari direktur. Pasalnya, ia tidak mau terlibat dalam berbagai persoalan komplit di rumah sakit tersebut.

Menurut Mukhtar, mengenai alat kesehatan (Alkes) bernilai miliaran rupiah, tidak berfungsi karena persoalan belum memiliki izin. “Dan, saat saya menjabat ada beberapa alat kesehatan sudah mati izinnya dan perlu diurus izin kembali,” ungkapnya.

Dalam pengurusan izin banyak persyaratan yang harus dipersiapkan, disamping ada alat kesehatan yang rusak dan perlu diperbaiki. Semuanya membutuhkan pendanaan yang lumayan besar juga. Begitu pun ada satu alat yang baru dibeli, tetapi belum ada izin. Kabarnya, sejumlah alat kesehatan pengadaannya pada masa Bupati Alm Saifannur. Namun tak pernah terpakai.

Pihak rumah sakit sudah mendatangkan tim penilai, tetapi setelah dilakukan tes alat maka ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti seperti kondisi ruangan yang perlu kita perbaiki.

Kata Mukhtar, mengenai Audit Inspektorat Bireuen sudah selesai dilakukan, tetapi pihaknya belum diberikan hasilnya. Ini mungkin masih dalam tahap finalisasi oleh inspektorat, jadi kita tunggu saja.

Kalau kita lihat pemberitaan di media selama ini dia merasa tersudutkan , seakan akan dia tidak beres mengelola , padahal selama ini sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bireuen .

Mengenai diisukan hutang yang berjumlah miliaran , ini juga sudah ada sebelum dia menjabat, dan dalam tahun 2024 yang lalu sudah terlunasi beberapa miliar. Memang di Bireuen banyak hal yang sangat sensitif. Sensitifitas ini perlu tanggapi harus ada data base yang kuat, bila perlu dibuat perbandingan dengan RS Pemerintah lain.

Masalah isu mutasi itu hal yang biasa, katanya dan tidak perlu dipolitisasi. Kalau ada pejabat yang kinerja kurang maka perlu diganti dengan yang lebih berkompeten. Ini semuanya dilakukan untuk kebaikan bagi masyarakat Bireuen. “Kalau saya sekarang ini agak terkendala dengan masalah kesehatan,” tambahnya.***