investigasibhayangkara.com
Senin, 29/9/2025
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak aparat kepolisian segera bertindak tegas terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berplat Aceh. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keharmonisan antardaerah di Indonesia.
“Cabut kebijakan itu segera. Sebab kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah. Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia?” tegas Nasir dalam keterangannya di Jakarta.
Politisi asal Aceh itu menekankan, STNK merupakan produk nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di satu daerah. Karena itu, kebijakan razia plat Aceh disebutnya sebagai langkah kontra-harmoni.
“Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seorang yang punya posisi sebagai gubernur,” lanjutnya.
Nasir juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan dibiayai melalui APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaannya.
“Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas warga yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasir menilai kebijakan razia plat Aceh berpotensi memecah belah masyarakat. Ia pun meminta kepolisian menindak tegas, bahkan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
“Komisi III DPR RI minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Gubernur itu harus melihat semua masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial,” pungkasnya.
