investigasibhayangkara.com
Jum’at, 14 November 2025
Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menggelar diskusi strategis dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan guna meningkatkan kualitas layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Dirreskrimum Polda Aceh pada Kamis, 13 November 2025 itu membahas penguatan koordinasi, evaluasi penanganan kasus, serta peningkatan sinergi antarinstansi.
Kapolda Aceh menegaskan bahwa dialog tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan penanganan kasus kekerasan dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berkeadilan.
“Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh dilakukan secara cepat, tepat, dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Polwan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi korban.
“Polwan memiliki pendekatan yang lebih empatik dan humanis. Karena itu, mereka terus kita dorong untuk terlibat aktif dalam penanganan korban kekerasan,” ujar jenderal bintang dua tersebut.
Selain itu, Kapolda mengungkapkan bahwa Polda Aceh sedang menyiapkan aplikasi pelaporan khusus untuk memudahkan masyarakat melapor ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan.
“Dengan sistem ini, laporan dapat diterima lebih cepat dan penanganan bisa dilakukan secara terintegrasi,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Komnas Perempuan menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Aceh serta berbagai kendala penanganan di lapangan. Mereka menekankan pentingnya layanan terpadu, perlindungan menyeluruh, dan dukungan pemulihan bagi korban.
“Kami melihat perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum jinayah agar perlindungan terhadap korban berjalan efektif tanpa tumpang tindih. Pendampingan juga harus menyentuh pemulihan psikologis dan sosial korban agar mereka kembali berdaya,” ujar perwakilan Komnas Perempuan.
Sinergi antara Polda Aceh dan Komnas Perempuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan, respons cepat, serta pemulihan korban kekerasan, sekaligus membangun layanan yang lebih humanis dan berpihak pada korban.
