investigasibhayangkara.com
Jakarta – Polemik razia kendaraan berpelat BL (Aceh) di wilayah Sumatera Utara terus menuai kontroversi. Anggota DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan teguran kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, atas kebijakan yang dinilainya diskriminatif dan berpotensi memecah hubungan harmonis antarwilayah.
“Pelat kendaraan berlaku secara nasional, bukan hanya untuk satu provinsi. Kebijakan Gubsu Bobby jelas melanggar semangat kebersamaan dan aturan hukum,” tegas Jamaluddin saat diwawancarai awak media, Senin, 29 September 2025.
Latar Belakang Kebijakan Kontroversial
Investigasi tim media menemukan bahwa razia pelat BL mulai dilakukan sejak pertengahan September 2025. Sumber internal menyebutkan, langkah ini muncul setelah Gubernur Bobby menerima laporan mengenai kerusakan sejumlah ruas jalan di Sumut yang disebut-sebut akibat meningkatnya kendaraan berat dari Aceh.
Namun, data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan justru menunjukkan kontradiksi:
- Kendaraan berpelat BK (Sumut) yang beroperasi di Aceh lebih banyak dibandingkan pelat BL di Medan.
- Lalu lintas barang dari Sumut ke Aceh dalam setahun mencapai nilai transaksi ekonomi Rp12,7 triliun, sementara dari Aceh ke Sumut hanya sekitar Rp5,2 triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa Sumut lebih diuntungkan dalam perdagangan antarwilayah, sehingga kebijakan razia dinilai tidak berdasar.
Kritik Keras dari DPR
Jamaluddin, politisi PDI Perjuangan, menilai kebijakan Bobby bukan hanya tidak relevan, tetapi juga bisa memicu konflik horizontal.
“Hubungan Aceh-Sumut ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal psikologis masyarakat yang sudah terjalin sejak lama.
Gubernur jangan main-main dengan sentimen daerah. Presiden harus segera turun tangan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa Bobby kerap memicu polemik, mulai dari isu sengketa pulau hingga kini pelat kendaraan.
Dampak ke Lapangan
Investigasi lapangan tim media di perbatasan Aceh–Sumut menemukan fakta mengejutkan.
Beberapa sopir truk asal Aceh mengaku kerap diberhentikan dan diminta mengganti pelat BL menjadi BK jika ingin beroperasi lancar di Medan.
“Kalau tidak mau ribut, kami disuruh cari cara.
Ada yang nyaranin ganti pelat BK. Ini jelas merugikan kami,” ujar Rasyid, sopir truk barang asal Lhokseumawe.
Selain itu, pedagang sembako di Aceh Timur juga mengaku mulai kesulitan pasokan barang dari Medan karena sopir truk enggan mengambil risiko razia. Kondisi ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga bahan pokok.
Tuntutan Tegas
Atas situasi ini, Jamal mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengingatkan Gubernur Sumut agar tidak membuat kebijakan yang kontraproduktif.
“Ini bukan sekadar persoalan pelat kendaraan. Ini soal kebersamaan antarprovinsi.
Jangan sampai Gubsu terus bikin gaduh dengan masyarakat Aceh,” pungkasnya.(***)
