Investigasi Bhayangkara Indonesia| Serang- Menyoroti soal adanya peluncuran program dadakan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten yang akan menagih pajak daerah door to door, pegiat aktivis Banten menuding bahwa dibalik itu diduga terselip buruknya kinerja Bapenda Banten. Hal tersebut dibeberkan Ucu Gabriel, salah satu pegiat aktivis Banten melalui telepon dan chat WA kepada awak media, Rabu (06/05/2026).
Kata Ucu, bukan dia saja yang terkejut dengan program pungutan door to door dari Bapenda Banten, bahkan nitizen pun ramai berciut diberbagai platform media sosial. Sebagian besar menciutkan penolakan penagihan pajak hingga ke rumah. Dari beberapa nitizen pun ada cuitan begitu ekstrim, menolak terangan – terangan bernada tantangan. Dalam cuitannya kalau ada yang menagih pajak kerumahnya bakal diusir.
Masih kata Ucu, sebelum program ini diluncurkan terlihat jelas Pemprov Banten seperti kehabisan uang. Bantuan SMA/SMK Swasta gratis tidak dibayar penuh. Tukin juga tertunda, Serta pembayaran ke pihak penyedia dialihkan ke bulan April. Selain itu proyek infrastruktur banyak yang belum dimulai, dan lainnya.
“Terlebih melihat indikator – indikator keuangan sangat menghawatirkan. Realisasi belanja modal masih 0%. Realisasi menurut web kementrian Keuangan, Banten baru mencapai kurang lebih 5%. Sementara klaim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten sudah kurang lebih 15%, ini pun diduga masih dibawah target belanja,” terangnya.
Ucu juga merasa miris, kalau target pendapatan triwulan I seolah menjadi rahasia negara yang paling penting. Tak seorang penjabat yang mau buka suara. Mungkin ewuh pakewuh, karena Kepala Bapenda Banten adalah adik Wakil Gubernur Banten.
“Membuka target pendapatan triwulan I akan membuat publik dapat menghitung kinerja Kepala Bapenda Banten. Bukankah sama saja memburuk citra adiknya Wakil Gubernur Banten? Bahaya buat para pencinta buta jabatan,” celotehnya.
Singgung Ucu, masyarakat Banten tidak bodoh. Ramai – ramai menciutkan ketidak jelasan kinerja Bapenda Banten yang menyebabkan dugaan Kasda kosong. Dengan kata lain tidak tidak ada uang cukup untuk belanja.
Kemudian ucap dia, Pemprov Banten bingung. Mau mengakui, seolah aib dan akan berdampak pada adiknya Wakil Gubernur Banten. Diakui, tapi bingung menyampaikan penyebabnya. Karena mau menuduh keadaan ekonomi yang menyebabkan warga enggan bayar pajak, tidak bisa juga. Sebab baru saja Pemprov Banten sangat berbangga hati dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di atas rata – rata Nasional.
“Alih – alih mengungkapkan masalah kekosongan Kasda karena realisasi pendapatan jauh dari target dan penyebabnya, Pemprov Banten malah meluncurkan program “Romusha Modern” penambahan jam kerja tanpa upah,” cetus Ucu.
Lagi papar Ucu, bahwa Informasi umum di Bapenda Banten: Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor ±5 juta. Rata-rata ketaatan bayar pajak 2-3 juta WP. Artinya, setiap tahun ada 2-3 juta WP menunggak pajak. Atau sering disebut angka 2,5 juta WP menunggak pajak setiap tahunnya. Maka setiap tahun, target pendapatan Pajak Kendaraan didasarkan WP yang taat pajak, yaitu ±2,5 juta.
Lalu berdasarkan tulisan wartawan berkode ADV yang bertebaran diberbagai media online, program ini bukan didasarkan karena kekosongan Kasda Pemprov Banten. Tapi upaya menagih para penunggak pajak yang sudah tahunan tidak bayar.
Dalam berita yang ditulis wartawan se dunia berkode ADV itu, dikatakan pada tahun 2025, penunggak pajak ±2,3 juta WP (kumulasi piutang pajak kendaraan mungkin dari pertama kali ada pajak kendaraan di Pemprov Banten hingga 2024). Maka logikanya, ada 2,7 juta WP taat pajak dan ini adalah target 100% pendapatan pajak kendaraan di APBD Banten.
“Si mamang Wartawan berkode ADV juga menuliskan, di tahun 2025, dari ±2,3 juta WP penunggak pajak, ±800 ribu lebih WP ikut pemutihan piutang pajak. Sehingga tersisa penunggak pajak ±1,4 juta,” tutur Ucu
Lanjutnya, karena hanya ada satu angka piutang pajak kendaraan yang disebut, yaitu ±1,4 juta WP, maka logika yang benar, di tahun 2025, WP yang bayar pajak kendaraan mencapai ±3,6 juta. Terdiri dari tercapainya target pendapatan 100% (±2,7 juta WP) ditambah hasil pemutihan ±800 ribu. Sehingga diduga realisasi pendapatan pajak kendaraan di tahun 2025 ±130%.
“Faktanya, para pegawai Bapenda dan Samsat mengeluh. Upah Pungut (UP) mereka hilang atau turun drastis. Ini pertanda target pendapatan pajak kendaraan tidak terpenuhi. Ditambah data dari web Kemenkeu untuk postur APBD Banten 2025 yang datanya diterima SIKD per 3 Mei 2026 menyebutkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah hanya mencapai 82,20%,” jelas Ucu.
Masih lanjutnya, Jika angka ini diproyeksi kepada WP, maka tahun 2025 hanya ±2,22 juta WP yang bayar pajak. Jika angka ini dikurangi hasil pemutihan ±800 ribu, maka WP yang taat pajak tinggal ±1,49 juta WP saja. Sehingga program pemutihan piutang pajak berdampak pada penurunan ketaatan pajak sebesar ±55,18%. Program pemutihan piutang pajak malah blunder total!!!
Tambah Ucu, balik lagi ke pengerahan 960 “Romusha Modern”, wartawan se dunia berkode ADV itu menjelaskan, penagihan menyasar ke semua WP, bukan hanya menyasar ke 1,4 juta WP penunggak pajak, seperti alasan program pengerahan 960 “Romusha Modern” dibuat. Jadi seperti ingkar pada tujuan.
“Terlihat jelas bingungnya penguasa di Pemprov Banten. Tidak mampu objektif saat harus berhadapan dengan pejabat berstatus adik Wakil Gubernur. Lalu jol bae program “Romusha Modern” sebagai pengalihan dari buruknya kinerja Bapenda,” pungkasnya. (YG).
