Fakta & Profesional
SULUT,Investigasibhayangkara.com – Pernyataan tegas Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu, pada Sabtu, 15 Maret 2025, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap nasib masyarakat penambang rakyat. Dalam kesempatan tersebut, YSK menegaskan bahwa tambang adalah milik rakyat dan harus kembali ke rakyat.
Komaling menilai, keberadaan tambang rakyat merupakan bagian dari perekonomian daerah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa aspek keamanan dan kelestarian alam harus tetap diperhatikan.
“Kita perlu menjaga kelestarian alamnya. Pemerintah harus hadir,” ujar Gubernur YSK.
Selain itu, ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak perlu menanggapi komentar-komentar negatif dari pihak-pihak yang tidak memahami secara mendalam soal tambang, terlebih yang berasal dari seorang perwakilan rakyat Sulut di DPR. Pernyataan ini diduga menanggapi kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh Anggota DPR RI Komisi III, Martin Tumbelaka, yang menyoroti keberadaan tambang rakyat.
Pernyataan YSK mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, salah satunya dari aktivis Sulut, Sehan Ambaru, yang menilai bahwa Gubernur Sulut memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan perhatian khusus terhadap masyarakatnya.
“Gubernur sangat mampu membaca dan menyesuaikan keinginan serta kebutuhan masyarakat Sulut yang memiliki profesi sebagai penambang tradisional,” ungkap Sehan.
Lebih lanjut, Sehan berharap agar melalui Gubernur YSK, masyarakat dapat diberikan kewenangan dalam pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mengelola tambang rakyat secara legal dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemodal lokal. Ia optimis bahwa skema ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta kesejahteraan masyarakat desa.
“Di mana ada tambang rakyat, di situ Gubernur Sulut memang keren!” puji Sehan dengan penuh optimisme.
Pernyataan Gubernur YSK ini juga menjadi angin segar bagi masyarakat yang bergantung pada tambang rakyat. Sebelumnya, pada Jumat, 15 Maret 2025, warga di Desa Ratotok menggelar aksi damai untuk meminta pemerintah tidak menutup tambang yang telah lama menjadi sumber mata pencaharian mereka.
Aksi ini dipicu oleh pernyataan Martin Tumbelaka, yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat tambang rakyat. Warga berharap pemerintah provinsi tetap memberikan solusi terbaik agar tambang rakyat tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Keberpihakan YSK terhadap tambang rakyat menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakatnya.(CR07)
