Tiakur, InvestigasiBhayangkara.com – Proyek pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan menjadi urat nadi konektivitas masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) justru berujung pada perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dua paket pekerjaan pembangunan Jalan Lapen Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak lebih dari Rp9,3 miliar diduga tidak menghasilkan pekerjaan fisik hingga masa kontrak berakhir. Progres pekerjaan tercatat nol persen, sementara kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2,48 miliar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya akhirnya menetapkan tiga pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten MBD sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan Tahun Anggaran 2025.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, S.H., dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026).
DUA PROYEK BERNILAI RP9,35 MILIAR, PROGRES FISIK NOL PERSEN
Berdasarkan hasil penyidikan, kedua proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day memiliki nilai kontrak sebesar Rp5.343.934.000. Sementara itu, peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan memiliki nilai kontrak sebesar Rp4.009.385.000. Dengan demikian, total nilai kedua kontrak mencapai Rp9.353.319.000.
Kedua paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION melalui proses tender pada 12 September 2025. Kontrak kemudian ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, hasil penyidikan mengungkap fakta yang memprihatinkan. Hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan adanya pekerjaan fisik yang terpasang di lapangan.
Progres pekerjaan tercatat 0 persen, padahal berdasarkan ketentuan kontrak, kedua proyek seharusnya telah diselesaikan dengan capaian 100 persen pada Tahun Anggaran 2025.
Kondisi ini memunculkan persoalan serius terkait pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kontrak pekerjaan pemerintah, terutama terhadap proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik dalam jumlah miliaran rupiah.
FUNGSI PENGENDALIAN PPK DIDUGA TIDAK DIJALANKAN
Dalam proses penyidikan, Kejaksaan menemukan dugaan bahwa tersangka ID selaku PPK tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya.
ID diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan perkembangan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi secara optimal dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
Selain itu, penyidik juga menemukan persoalan terkait jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 yang tidak dicairkan sebagaimana mestinya, meskipun pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik.
Dalam proses pemutusan kontrak, PPK diketahui hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025.
Penyidik juga menemukan bahwa sejumlah tahapan penting dalam pengendalian kontrak diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tahapan tersebut meliputi teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, hingga addendum kontrak.
Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan untuk mengungkap bagaimana proyek dengan nilai kontrak miliaran rupiah dapat berakhir tanpa pekerjaan fisik.
DUA PPTK JUGA DIDUGA LALAI MELAKSANAKAN PENGAWASAN
Tidak hanya PPK, tersangka OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan juga diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan teknis secara optimal.
Keduanya disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak melakukan pemantauan perkembangan proyek, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak menyampaikan laporan kondisi pekerjaan kepada PPK.
Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, keduanya telah mengetahui bahwa pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik. Namun, langkah pengendalian dan tindakan yang diperlukan sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing diduga tidak dilakukan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli fisik, kedua pekerjaan tersebut seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada Tahun Anggaran 2025. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan atau terpasang.
KERUGIAN NEGARA RP2,48 MILIAR, 27 SAKSI DIPERIKSA
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa sebanyak 27 orang saksi dan dua orang ahli guna memperkuat pembuktian serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kedua proyek.
Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 sebagai dakwaan primair atau Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka, ketiganya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
ADA APA DI BALIK PROYEK JALAN LAPEN YANG TAK TERKERJAKAN?
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai tata kelola proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Bagaimana mungkin dua proyek jalan dengan total nilai kontrak mencapai Rp9,35 miliar berakhir dengan progres fisik nol persen? Mengapa fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya? Bagaimana mekanisme pencairan uang muka dan pengamanan jaminan uang muka dalam proyek tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan menyeluruh.
Sebab, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut angka kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pengelolaan uang rakyat dan hak masyarakat Maluku Barat Daya untuk memperoleh pembangunan infrastruktur yang layak.
Publik tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tiga tersangka, tetapi juga mampu mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan pemulihan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum.
JQ27
