investigasibhayangkara.com
PONTIANAK, Polda Kalbar — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menuntaskan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (12/11).
Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial SO, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Disnakertrans Provinsi Kalbar Tahun 2025.
Berkas penyidikan perkara tersebut kini telah resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor: B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).
“Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perbuatan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh tersangka SO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada hari Selasa, 17 November 2026 mendatang.”, kata Burhanuddin.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery), penyidik juga telah melakukan penyitaan aset dengan taksiran nilai mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Atas perbuatannya, tersangka SO dijerat dengan konstruksi pasal berlapis, yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf a KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” pungkas Burhanuddin.
(Humas Polda Kalbar/44N)
