Investigasibhayangkara.com
Senin,10 November 2025
Meulaboh — Tim dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRK Aceh Barat turun langsung ke lapangan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi areal Hak Guna Usaha (HGU) milik PT.Sari Inti Rakyat (SIR), Senin (10/11/2025).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan dan evaluasi pemanfaatan lahan perkebunan di Aceh Barat. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan kesesuaian izin HGU dengan kondisi aktual di lapangan, sekaligus menindaklanjuti hasil temuan Pansus DPRK serta aspirasi masyarakat sekitar kawasan kebun.
Ketua Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, S.AB., menegaskan bahwa inventarisasi ini merupakan langkah krusial untuk menjamin kejelasan status dan batas lahan yang dikelola perusahaan, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan pemanfaatan lahan HGU benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan tidak melanggar aturan yang berlaku. DPRK hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjaga keadilan dalam pengelolaan sumber daya daerah,” ujar Ahmad Yani.
Pada proses inventarisasi, tim gabungan melakukan pengumpulan data spasial menggunakan drone dan GPS, memeriksa kondisi eksisting di lapangan, serta melakukan klarifikasi awal terkait pemanfaatan dan penguasaan areal HGU oleh perusahaan.
Hasil inventarisasi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi DPRK Aceh Barat kepada Pemerintah Kabupaten dan Kementerian ATR/BPN. Rekomendasi tersebut diharapkan memperkuat langkah penertiban, memberikan kepastian hukum, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan daerah.
Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen bersama antara legislatif daerah dan instansi pusat dalam menghadirkan tata kelola lahan yang transparan, profesional, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh Barat dan pembangunan daerah.
(INDRA KIRANA)
