BOLTIM —Kabar penetapan 25 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Bolaang Mongondow Timur disambut gembira warga. Bagi mereka, tambang emas bukan sekadar pekerjaan — itu sumber makan, biaya sekolah anak, dan tumpuan hidup keluarga. Namun hingga kini, titik dan batas WPR belum jelas, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum bisa diurus. Mereka masih bekerja dalam ketidakpastian hukum.
Aktivis Yudi Batalipu mengingatkan: penertiban tanpa kepastian justru menyengsarakan rakyat. “Pendapatan turun, pengangguran naik, ketegangan bisa terjadi. Kalau diminta berhenti, harus ada jalan keluar: WPR yang nyata, IPR yang mudah diakses, dan nafkah pengganti bagi yang terdampak. Dengan kepastian, tambang justru bisa dibina aman dan lingkungan terjaga,” ujarnya.
Senada, Ketua APRI Boltim Hendra Abarang menyuarakan harapan warga: “Kami mau taat aturan! Tapi jalurnya mana? Jangan hanya datang melarang, lalu pergi. Pemerintah wajib memberi kepastian: tunjukkan peta 25 blok WPR, buka perizinan IPR, dan bimbing kami agar bekerja secara sah, aman, dan bertanggung jawab. Rakyat butuh kerja, bukan sekadar larangan. WPR jangan cuma wacana di kertas.”
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Sulut belum memberikan penjelasan terkait hal tersebut. (Deddy)
