Tiakur, investigasibhayangkara.com~ Organisasi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Letti Moa Lakor (Lemola) menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Maluku Barat Daya (MBD), Jumat siang (25/09/2026).
Aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi secara damai yang dilakukan AMGPM sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi sosial dan keamanan di wilayah Maluku, khususnya terkait berbagai persoalan konflik sosial serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, massa aksi diterima langsung oleh Kabag Ops Polres MBD AKP Wahidin Sapsuha, didampingi Kasat Samapta IPTU Efraim Keiwury dan Kasi Humas IPTU Wempi R. Paunno. Kehadiran jajaran Polres MBD tersebut merupakan bentuk keterbukaan Kepolisian dalam menerima dan mendengarkan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang damai dan tertib.
Aksi dipimpin oleh Ketua Daerah AMGPM Lemola, Frangky Knyartutu, bersama sejumlah pengurus, di antaranya Dewi Meikudy selaku Bendahara Daerah, Niko Palisala selaku Ketua IV Daerah, Gop Pitanlakor selaku Ketua Cabang Getsemani, Riko Yoktetimera selaku Ketua Cabang Talitakum, Jesi Liliefna selaku Bendahara Cabang Getsemani, serta sejumlah pengurus ranting, yakni Elon Lohrau, Fesgi Serna, Oskar Kliwas dan Inri Ezauw.
Dalam penyampaian sikapnya, Ketua Daerah AMGPM Lemola Frangky Knyartutu membacakan surat titah Pengurus Besar Angkatan Muda GPM yang memuat sejumlah tuntutan dan harapan terkait penanganan konflik sosial di Maluku.
Adapun pokok aspirasi yang disampaikan antara lain mendesak Kepolisian Daerah Maluku untuk mengusut secara tuntas berbagai tindakan pembakaran dan konflik sosial yang terjadi di Maluku serta memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
AMGPM juga menyampaikan harapan agar proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi dan keadilan serta bebas dari intervensi kepentingan kelompok maupun pihak tertentu.
Selain persoalan penegakan hukum, AMGPM turut menyampaikan perhatian terhadap masyarakat yang terpaksa mengungsi atau meninggalkan negeri dan kampung halamannya akibat konflik sosial.
Dalam tuntutannya, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan dapat memastikan masyarakat yang terdampak konflik dapat kembali ke tempat asalnya secara aman, tertib dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
Upaya pemulihan pascakonflik juga dinilai penting untuk dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemulihan tersebut diharapkan tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial masyarakat melalui semangat rekonsiliasi, perdamaian dan kebersamaan.
AMGPM juga mendesak para pemimpin daerah dan jajaran Kepolisian untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh persoalan yang berkaitan dengan konflik sosial diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain penanganan terhadap persoalan yang telah terjadi, AMGPM turut mendorong penguatan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Usai membacakan pernyataan sikap dan tuntutan Pengurus Besar AMGPM, Ketua Daerah AMGPM Lemola Frangky Knyartutu secara resmi menyerahkan surat tersebut kepada Kabag Ops Polres MBD AKP Wahidin Sapsuha untuk diterima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Kabag Ops Polres MBD AKP Wahidin Sapsuha menyampaikan apresiasi kepada AMGPM Daerah Lemola yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib, damai dan bertanggung jawab.
“Polres Maluku Barat Daya menghargai setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan ketentuan. Apa yang disampaikan oleh AMGPM Daerah Lemola tentunya akan kami terima dan dokumentasikan untuk selanjutnya diteruskan sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada,” ujar AKP Wahidin.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan harapan terhadap kondisi keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.
“Kepolisian memiliki tugas untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian kami, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum, profesionalitas dan kepentingan keamanan masyarakat secara keseluruhan,” lanjutnya.
AKP Wahidin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian. Perbedaan pandangan maupun aspirasi hendaknya dapat disampaikan secara tertib dan tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres MBD AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K yang pada saat kegiatan berlangsung sedang melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Damer, memberikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi AMGPM Daerah Lemola yang dilakukan secara damai.
Kapolres menegaskan bahwa Polres MBD terbuka terhadap berbagai bentuk aspirasi masyarakat sepanjang disampaikan secara tertib, damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kepolisian adalah bagian dari masyarakat. Karena itu, kami akan selalu membuka ruang komunikasi dan menerima setiap aspirasi masyarakat dengan sikap terbuka. Aspirasi yang disampaikan secara damai merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dengan Kepolisian,” ungkap AKBP Budhi.
Kapolres juga menekankan bahwa penanganan setiap persoalan hukum harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam setiap proses penegakan hukum, prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi dan keadilan harus menjadi landasan. Setiap persoalan harus ditangani berdasarkan hukum dan fakta yang ada, bukan berdasarkan tekanan ataupun kepentingan kelompok tertentu,” jelasnya.
Lebih lanjut, AKBP Budhi mengajak seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk terus menjaga persaudaraan, kerukunan dan kedamaian.
“Keamanan dan kedamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik dan menjaga persatuan,” tutur Kapolres.
Kapolres juga menekankan pentingnya mengedepankan dialog dan komunikasi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Jangan sampai persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog justru berkembang menjadi konflik. Kita harus mengutamakan penyelesaian yang damai, mengedepankan persaudaraan dan menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif,” tambahnya.
Seluruh rangkaian aksi damai berlangsung dalam suasana tertib, aman dan kondusif. Personel Polres MBD yang melaksanakan pengamanan juga memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun situasi keamanan di sekitar Mapolres MBD. (Humas Polres MBD)
