investigasibhayangkara.com
Meulaboh – Masyarakat dari sejumlah gampong di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, termasuk kaum ibu-ibu pendulang emas, menggelar aksi penolakan terhadap kebijakan penghentian aktivitas tambang emas di daerah tersebut. Aksi digelar di pinggir sungai Gampong Ketambang, Kamis (2/10/2025) siang.
Dalam aksi yang didominasi kaum perempuan itu, warga menegaskan keberatan mereka terhadap larangan penggunaan alat berat excavator (beko) yang selama ini membantu aktivitas pendulangan emas secara tradisional.
“Beko itu membantu mengurangi beban tenaga kami mendulang. Kalau beko ini dilarang, sama dengan menghentikan kerja kami,” ujar Cut Rosmania (45), salah seorang ibu pendulang dari Gampong Ketambang.
Orator aksi, Idrus, turut menyemangati massa untuk tetap bersatu memperjuangkan lapak kerja yang sudah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Warga Bergantung pada Tambang :
Warga menegaskan, aktivitas pendulangan emas di sepanjang aliran sungai merupakan tumpuan hidup mereka. Ratusan keluarga menggantungkan biaya hidup, pendidikan anak, hingga kebutuhan sehari-hari dari hasil mendulang emas.
“Anak kami di pesantren, sekolah semua kami biayai dengan pekerjaan ini,” kata Norma, warga Gampong Sikundo.
Bahkan menurut warga, setiap satu unit excavator mampu menopang 30 hingga 50 orang pendulang emas. Sehingga anggapan bahwa alat berat hanya menguntungkan toke atau pemilik dianggap keliru.
Minta Solusi, Bukan Penutupan :
Masyarakat yang sebagian besar merupakan mantan kombatan berharap Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memberi solusi yang adil, bukan sekadar menghentikan aktivitas mereka.
“Kami sudah melaksanakan perintah Mualem, semua beko sudah berhenti. Tapi kami juga butuh solusi. Percepat izin agar bisa dibentuk tambang rakyat,” pinta Yusuf, salah seorang mantan kombatan.
Warga juga mencurigai adanya rencana pihak tertentu untuk memasukkan perusahaan besar dari luar ke kawasan tersebut. Mereka khawatir jika perusahaan masuk, maka masyarakat lokal tidak akan lagi bisa mendulang emas, apalagi sebagian besar warga tidak memiliki pendidikan tinggi untuk bisa bekerja di perusahaan tambang.
Harapan Masyarakat :
Dalam aksi itu, masyarakat memperlihatkan sejumlah alat berat yang kini sudah tidak lagi beroperasi sejak adanya instruksi penghentian. Warga menegaskan, mereka hanya menginginkan usaha tambang tetap dikelola oleh masyarakat lokal, bukan oleh perusahaan luar.
“Kami tidak bersedia jika perusahaan didatangkan ke kampung kami. Biarkan tambang ini kami kelola sendiri. Kami hanya berharap Mualem memberikan izin resmi tambang rakyat,” tutup seorang warga.
