Rembang, 13 November 2026 — Seorang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Tuban diduga mengaku-ngaku menjabat sebagai Kepala Lapas Tuban dan bertindak melampaui wewenangnya dengan menjadi pendamping terduga tersangka kasus pencurian dengan pemberatan di lingkungan Polsek Sale, Kabupaten Rembang. Kejadian ini disaksikan langsung oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas di lokasi.
Kejadian bermula saat pihak korban sedang menjalani proses hukum di Polsek Sale terkait kasus dugaan pencurian dengan pemberatan. Hadir seorang yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Lapas Tuban bernama Abdul Majid. Namun setelah ditelusuri, yang bersangkutan sebenarnya hanyalah seorang pegawai Lapas Tuban, bukan pejabat tersebut. Oknum itu kemudian bertindak di luar kapasitasnya dengan mendampingi terduga tersangka dan diduga melakukan upaya intimidasi terhadap kuasa hukum korban.
Ketika pihak korban mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Staf Lapas Tuban, Bapak Gigih, penjelasan yang diberikan justru terkesan membela oknum yang bersangkutan. Sikap ini dinilai sangat disayangkan karena seharusnya instansi terkait bersikap objektif dan memeriksa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya.
Pihak korban menegaskan tindakan oknum tersebut melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :
- UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan — Pasal 84 menegaskan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum dengan tugas terbatas pada fungsi pemasyarakatan, bukan bertindak sebagai pendamping hukum tersangka di luar tugas dinasnya
- Permenkumham No. M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan — mewajibkan setiap pegawai bersikap jujur, tidak melebih-lebihkan jabatan/wewenang, dan menempatkan kepentingan di atas kepentingan pribadi
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara — melarang setiap pegawai negara mengaku-ngaku jabatan yang bukan wewenangnya dan menggunakan kedinasan untuk kepentingan pribadi/pihak lain
Pegawai Lapas tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, kecuali dalam hal pembimbingan kemasyarakatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku .
Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Staf Lapas Tuban, Bapak Gigih, penjelasan yang diberikan justru terkesan membela oknum yang bersangkutan. Sikap ini dinilai memprihatinkan karena seharusnya instansi melakukan pemeriksaan objektif jika diduga terjadi pelanggaran kode etik oleh anggotanya .
Atas rangkaian kejadian tersebut, pihak korban menyatakan:
”Kami sangat menyayangkan adanya oknum yang mengaku jabatan, melampaui wewenang, dan berusaha mengintimidasi kuasa hukum korban di tempat yang seharusnya netral. Karena belum ada langkah klarifikasi dan penegakan disiplin dari pihak Lapas Tuban, kami akan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik ini secara resmi kepada Ombudsman Republik Indonesia agar dilakukan pemeriksaan independen dan transparan.”
Pihak korban juga mendesak:
Dilakukan klarifikasi resmi siapa sebenarnya yang menjabat sebagai Kepala Lapas Tuban
Pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang
Proses hukum atas kasus utama berjalan bebas tekanan, adil, dan transparan
Sikap yang terkesan membela pelanggaran oleh pihak Lapas Tuban juga menjadi bagian dari laporan ke Ombudsman RI
Masyarakat berharap lembaga terkait segera melakukan klarifikasi resmi, menindaklanjuti pelanggaran kode etik jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang, serta menjamin proses hukum berjalan secara adil dan bebas dari tekanan pihak manapun.
