Investigasi Bhayangkara Indonesia| Serang- Belasan warga Pandeglang dari beberapa kecamatan sebagai pemohon bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tadi pagi berduyun – duyun menggeruduk kantor DPRKP Provinsi Banten. Mereka mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banten ingin bertemu dengan Kadis dan Kabid RTLH, yang bertujuan ingin mempertanyakan realisasi bantuan tersebut. Begitulah menurut keterangan K.H..M Ridwan, Sag, MM, koordinator warga itu. Senin (11/05/2026).
Selanjutnya K.H.M Ridwan membeberkan kalau sebelumnya belasan warga kecamatan Menes, kecamatan Pulosari, kecamatan Cikedal, kecamatan Jiput, kabupaten Pandeglang sudah bertahun – tahun melakukan permohon kepada aparat desa setempat perihal mohon bantuan RTLH, namun tak kunjung realisasi juga. Kemudian mereka melakukan langkah melayangkan surat permohonan kepada Presiden RI hingga selanjutnya keluarlah surat usulan RTLH dari Mensesneg RI ditujukan ke bupati Pandeglang.
Setelah itu tambahnya, bupati Pandeglang mersepon dengan mengirim surat usulan RTLH disertai cantuman nama dan jumlah 12 pemohon RTLH ke Gubernur Banten c.q Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten.
Berdasarkan pantauan langsung dari awak media niat warga pemohon bantuan dari Pandeglang berharap ingin bertemu dengan Kadis dan Kabid RTLH PRKP Provinsi Banten kandas tak terpenuhi harapannya. Pasalnya, Kadis dan Kabid pada pagi sampai menjelang siang tidak bisa ditemui.
Saat Kabid RTLH dihubungi melalu chat dan telepon WA untuk dimintai konfirmasi, mersepon dengan menyatakan bahwa ke 12 pemohon Bantuan RTLH usulan dari Bupati yang dilayangkan ke Gubernur sudah diterima dan sudah masuk dalam daftar kuota, namun tidak untuk tahun ini. Sebab tahun ini anggaran hanya untuk 83 KK untuk seluruh Provinsi Banten. Urutan 12 pemohon diusulkan Bupati Pandeglang masuk dalam urutan diatas 200 kuota. Kemungkinan menunggu giliran kuota berikutnya.
‘Usulannya ke gubernur sudah masuk, ada surat dari bupatinya. Total usulan yg masuk dari bupati pandeglang tahun 2026 ini ada 239 KK. Total anggaran kami tahun 2026 ini hanya 83 unit rumah untuk se provinsi Banten. Jadi kami bangun sesuai kuota masing – masing kab/kota dan sesuai urutan prioritas yg sdh ditetapkan oleh kab/kota masing2,” jelas Suhadi, Kabid RTLH DPRKP Provinsi Banten.
Untuk sementara ketika Kadis PRKP Banten dihubungi melalui chat oleh awak media untuk dimintai konfirmasi, sampai berita ini ditayangkan belum juga menanggapi. (YG).
