Investigasi Bhayangkara Indonesia| Serang- Mungkin dengan maksud ingin ada perubahan dan tujuan capaian kinerja kerja yang nyaman, pada tahun anggaran 2024 Setwan DPRD Banten telah adakan kegiatan pengadaan meja. Hal itu membuat sorotan berbagai kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Banten, Pasalnya kegiatan pengadaan meja di Setwan DPRD Banten tahun anggaran itu dipandang sangat mahal dengan harga cukup sangat fantastis sekali.
Betapa terkejut dan terperangah serta keheranan mereka (Kalangan LSM) sehingga mempertanyakan harga meja tersebut, yang sampai ada mencapai ratusan juta per 1 mejanya. Dan ditafsirkan harga meja paling termahal saat itu. Begitulah yang diungkapkan salah satu LSM Banten, DJ. Syahrial Deny, Direktur Lembaga DPP-Front Pemantau Kriminalitas, melalaui chat dan telepon WhatsApp kepada awak media, Rabu (08/01/2025).
Menurut Deny, hampir semua pengadaan meja tahun anggaran 2024 yang lalu, diperkirakan harganya sangat fantastis sekali. Seperti harga pengadaan meja kerja ukuran kurang lebih panjang 1 M dan lebar 60 CM, per 1 mejanya itu mencapai kisaran harga Rp17.000.000,- “Harga 1 meja tersebut seharga Speda Motor yang baru,” katanya.
Selain itu tambahnya, ada juga pengadaan meja kerja worksatation, per 1 meja mencapai harga 20 juta lebih. Bahkan bukan itu saja di Setwan DPRD Banten dengan tahun anggaran yang sama ada pengadaan meja yang sangat menakcubkan, yaitu pengadaan meja rapat dengan harga perrmejanya itu Rp150.000.000,- “Harga 1 meja rapat, seharga Rumah Sangat Sederhana Tipe 21/36, dan harga itu pun mencapai seharga beli mobil/motor roda empat kelas menengah kebawah. Sungguh sangat fanastis sekali harga per 1 meja tersebut,” pungkas Deny.
Perlu diketahui bahwa ketika Deden Apriandhi, Sekretaris Dewan Perovinsi Banten diminta konfirmasi melalui chat WhatsApp terkait kegiatan pengadaan meja tersebut, diarahkan ke bidang Umum dan Humas Setwan DPRD Banten. Namun saat Ismail, Kabag Umum diminta pandangan terkait arahan dari Sekretaris Dewan Provinsi Banten beliau sedang sibuk dikarenakan ada audit Inspektorat Provinsi Banten. Selanjutnya Kabag Humas pun tidak bisa ditemui lantaran kondisi kesehatannya sedang kurang enak badan, Selasa (07/01/2025). (YG).
