Tiakur, investigasibhayangkara.com~ Wakil Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten MBD dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bappedalitbang Kabupaten MBD, Senin, (18/5/2026).
Musrembang tersebut menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten MBD 2025-2029 sekaligus menjadi fondasi pembangunan jangka panjang daerah hingga 2045.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kilikily mengatakan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyepakati permasalahan prioritas pembangunan, arah kebijakan, program kegiatan, pagu indikatif, serta penyelarasan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional,” ujar Kilikily dalam sambutannya.
Menurut Kilikily, penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni mewujudkan daerah yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal pada pulau dan gugusan kepulauan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam misi pembangunan, antara lain mewujudkan birokrasi yang profesional dan melayani, meningkatkan layanan dasar masyarakat, memperkuat iklim investasi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memperkuat infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Wabup Kilikily, menjelaskan terdapat delapan isu strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah tahun 2027, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan konektivitas dan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kawasan perbatasan, tata kelola pemerintahan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah capaian indikator makro Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah tanpa sektor bijih logam tercatat melambat dari 6,70 persen pada 2024 menjadi 3,44 persen pada 2025.
Sementara tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 2,36 persen menjadi 2,69 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 27,95 persen menjadi 27,65 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,68 menjadi 68,66.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja lebih giat membangun Maluku Barat Daya,” katanya.
Pemerintah Kabupaten MBD menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027 yakni “Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Lokal, Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Publik”.
Tema tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas pembangunan utama, yakni peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan lokal, pemerataan infrastruktur, dan optimalisasi pelayanan publik.
Melalui prioritas tersebut, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 hingga 6,05 persen pada 2027. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 26,48 persen dan tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 2,43 persen.
Kilikily juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam menyusun program pembangunan yang lebih fokus, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Kilikily menegaskan penurunan alokasi dana transfer pusat pada tahun anggaran 2026 harus menjadi perhatian serius dalam menyusun prioritas program pembangunan tahun berikutnya.
“Program pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mendukung sejumlah program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan prevalensi stunting.
“Kita harus bersinergi melalui kerja nyata yang terstruktur, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar target pembangunan tahun 2027 dapat tercapai dengan baik,” kata Agustinus.
Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2027 turut dihadiri para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). JQ87
