investigasibhayangkara.com
Minggu, 16 November 2025
Aceh Barat – Polemik internal kembali mengguncang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setelah Pengurus Besar (PB) HMI melantik Anwar Efendi sebagai Ketua Umum HMI Cabang Aceh Barat. Pelantikan yang dilakukan pada Sabtu, 15 November 2025 di Aula Bappeda kabupaten Aceh Barat itu memicu kericuhan dan penarikan paksa terhadap Ketua Kohati sebelumnya, sehingga memperuncing konflik di tubuh organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane tersebut.
Pelantikan Dinilai Tidak Sah, SC dan Kohati Melakukan Penolakan
Sebelumnya, Konferensi Cabang (Konfercab) XIV HMI Cabang Aceh Barat yang digelar Februari 2025 telah menetapkan Marza Khadarus Madi sebagai formatur terpilih. Marza menang secara aklamasi setelah kandidat lain, Mukhtaruddin, memberikan dukungan penuh kepadanya.
Namun, PB HMI justru melantik Anwar Efendi—yang dinilai tidak pernah terpilih dalam forum resmi Konfercab. Keputusan itu langsung ditentang oleh Steering Committee (SC), panitia Konfercab, serta sejumlah kader.
Kericuhan makin memuncak ketika Anisah, Ketua Kohati Cabang Meulaboh (2023–2024), naik ke podium dan secara lantang menyatakan bahwa pelantikan Ketua Kohati yang baru, Erlida, juga tidak sah.
“Dengan mengucap bismillah, saya menyatakan saudari Erlida yang dilantik tidak sah dan tidak pernah mencalonkan diri pada musyawarah Kohati cabang yang saya pimpin. Tidak akan ada serah terima jabatan dari saya,” tegas Anisah dalam forum tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran Ketua Umum Demisioner HMI Cabang Meulaboh periode 2023–2024 semakin memperkuat bahwa pelantikan yang dilakukan PB HMI tersebut cacat aturan dan tidak memiliki legitimasi.
PB HMI Dinilai Mengabaikan Gugatan dan Juknis
Bagas Kurniawan, Ketua Umum PB HMI periode 2023–2025 yang terpilih aklamasi di Kongres XXXII Pontianak, diduga tidak bersikap objektif dan mengabaikan juknis serta surat gugatan yang telah dilayangkan SC.
Menurut Anisah, sikap PB HMI menunjukkan adanya dugaan proses yang “terstruktur” dalam melantik kandidat yang tidak terpilih.
“Kuat dugaan semua ini sudah tersetting. Kami tidak menuduh, tetapi melihat sikap pimpinan yang tetap melantik kandidat yang tidak terpilih tanpa musyawarah, bahkan mengabaikan surat gugatan dan aturan AD/ART,” ujarnya.
Aris Munandar : Dua Ketua Dilantik PB HMI Cacat Prosedur
Kritik semakin keras datang dari Aris Munandar, Demisioner Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh periode 2023–2024.
Aris menilai bahwa dua ketua yang dilantik PB HMI tersebut cacat prosedural sejak proses pembentukan forum, bahkan terdapat dugaan manipulasi berkas oleh salah satu kandidat.
“Kedua ketua itu cacat prosedur. Forum yang mereka pakai itu tidak sah, bahkan terkesan disabotase,” kata Aris.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus menyuarakan ketidaksahan kepengurusan yang dilantik PB HMI tersebut.
“Kami akan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketua HMI yang dilantik saat ini tidak sah. Mereka telah mencoreng nama baik HMI dan menghilangkan nilai keagamaan dalam organisasi.”
Aris juga mendesak PB HMI untuk turun langsung dan membentuk tim verifikasi yang mempertemukan kedua pihak.
“Apa pun hasil verifikasi kami siap menerima. Jika tidak dilakukan, maka sampai kapanpun kami dan kader HMI lainnya tidak akan mengakui pelantikan yang dilakukan PB HMI,” tegasnya.
Kesimpulan Investigatif: Banyak Kejanggalan
Berdasarkan rangkuman informasi dari kader, SC, panitia Konfercab, komisariat, serta pemberitaan yang sudah terbit sebelumnya, sejumlah kejanggalan ditemukan:
- Penetapan formatur yang tidak diverifikasi panitia
- Pelantikan kandidat yang tidak terpilih dalam Konfercab
- Pengabaian gugatan SC oleh PB HMI
- Kericuhan dan tindakan represif terhadap kader
- Ketidakhadiran pejabat demisioner yang seharusnya menjadi unsur legitimasi
Situasi ini menunjukkan lemahnya kemampuan kepemimpinan PB HMI dalam menjaga keutuhan organisasi, kedewasaan berdemokrasi, serta penyelesaian konflik.
Harapan Kader: PB HMI dan MPK Harus Bertindak
Seluruh kader HMI Cabang Meulaboh menyampaikan harapan agar PB HMI dapat:
- Bertindak adil dan objektif
- Menghormati AD/ART dan tata aturan organisasi
- Menghentikan tindakan yang berpotensi memecah belah
Selain itu, permohonan juga disampaikan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar HMI (MPK PB HMI) agar turun tangan menyelesaikan kisruh tersebut dan mencegah konflik berkepanjangan yang dapat merusak nama baik organisasi serta mengurangi kepercayaan masyarakat.
#Tim Media IBI Provinsi Aceh
