investigasibhayangkara.com
selasa, 30 /9/2025
Aceh – Puncak kekecewaan masyarakat Aceh terhadap PT PLN (Persero) akhirnya tak terbendung. Pemadaman listrik berkepanjangan sejak Senin (29/9/2025) tercatat sebagai yang terlama dalam sejarah Aceh.
Pemadaman yang berjam-jam hingga berhari-hari itu melumpuhkan seluruh aktivitas warga dan menimbulkan kerugian besar, terutama di sektor ekonomi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gangguan terjadi akibat kerusakan jaringan transmisi 150 KV Bireuen–Arun, yang berdampak pada padamnya PLTU 1, 2, 3, dan 4 di Nagan Raya.
Meski PLN mengklaim telah menurunkan ratusan personel untuk melakukan perbaikan, listrik tak kunjung menyala. Kondisi ini memunculkan kecurigaan di masyarakat. “Kalau ratusan personel sudah dikerahkan, kenapa listrik belum juga hidup? Aneh, lampu jalan dan lampu merah bisa tetap menyala, sementara rumah dan usaha kami mati total,” ungkap warga yang ditemui di Aceh Barat.
Warga lainnya juga mempertanyakan fungsi PLTD. “Kalau PLTU mati, lalu PLTD gunanya apa? Kalau tidak bisa membantu pasokan listrik, lebih baik dibongkar saja,” ucap seorang warga dengan nada kesal.
Kemarahan masyarakat semakin memuncak karena pemadaman tanpa kepastian pemulihan dianggap sebagai bentuk kelalaian serius PLN.
Tak sedikit warga yang menuding ada unsur sabotase dalam peristiwa kali ini.
“Sepertinya bukan sekadar kerusakan biasa. Ini sudah terlalu sering, dan kali ini yang terparah. Kalau direksi PLN Aceh tidak mampu menjaga pelayanan, lebih baik diganti saja,” kata seorang warga Aceh Barat, Selasa (30/9/2025).
Dampak pemadaman ini paling dirasakan pelaku UMKM dan rumah tangga. Banyak pedagang kuliner merugi karena bahan makanan busuk akibat lemari pendingin mati. Peralatan elektronik juga rusak akibat arus listrik yang tidak stabil.
“Kerugian kami sudah tak terhitung. PLN Aceh harus dievaluasi total, direksinya gagal total. Sudah waktunya diganti,” tegas seorang pedagang kuliner di Meulaboh.
Keluhan juga datang dari ibu rumah tangga. “Anak-anak kami kelaparan, belanjaan busuk, barang elektronik rusak. PLN harus ganti rugi atas kerugian masyarakat,” ujar seorang ibu dengan penuh emosi.
Selain mengecam PLN, masyarakat juga meminta pemerintah Aceh turun langsung ke lapangan. Mereka menilai pemerintah tidak bisa hanya menerima laporan dari PLN tanpa melihat kondisi sebenarnya.
“Kalau ratusan personel saja tidak mampu memperbaiki, apakah perlu ribuan baru bisa menyalakan listrik? Ini sangat tidak masuk akal,” sindir seorang warga.
Ironisnya, Aceh yang dikenal sebagai daerah kaya energi justru mencatat rekor pemadaman listrik terlama.
Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan agar direksi PLN Aceh segera dicopot karena dianggap gagal memberikan pelayanan terbaik.(***)
