Tiakur, investigasibhayangkara.com~ Pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah kabupaten/kota menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dukungan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program KNMP yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam sambutannya menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan tangkap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Maluku.
Menurutnya, Maluku sebagai daerah kepulauan dengan potensi kelautan yang besar membutuhkan dukungan program terintegrasi dari pemerintah pusat agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan melalui penguatan infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan.
Ia menjelaskan bahwa konsep Kampung Nelayan Modern atau Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpadu dari hulu hingga hilir untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Berbagai fasilitas pendukung disiapkan, antara lain pembangunan dermaga atau tambatan perahu yang layak, pabrik es, gudang beku (cold storage), serta pusat docking atau perbaikan kapal.
Selain itu, kawasan tersebut juga dilengkapi sentra usaha seperti tempat pelelangan ikan (TPI) yang higienis, sentra kuliner berbasis hasil laut, serta kios koperasi bagi nelayan. Dari sisi lingkungan dan sosial, program ini turut menghadirkan fasilitas drainase, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penataan rumah nelayan, menara pandang, hingga balai pelatihan bagi masyarakat pesisir.
“Program ini juga mendorong penggunaan teknologi dan peralatan penangkapan ikan yang lebih modern, termasuk perahu bermesin agar nelayan dapat menjangkau wilayah penangkapan yang lebih luas,” jelas Latif.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah syarat utama bagi daerah yang ingin mengusulkan wilayahnya sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Di antaranya mayoritas penduduk di kawasan tersebut berprofesi sebagai nelayan, ketersediaan lahan yang clean and clear atau tidak dalam sengketa, serta adanya komitmen pemerintah daerah untuk mendukung dan memelihara fasilitas yang dibangun.
Selain itu, kawasan yang diusulkan juga diutamakan berada di wilayah pesisir yang membutuhkan penataan, serta memiliki kelompok usaha bersama atau kelompok nelayan yang aktif dalam kegiatan perikanan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perikanan di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten MBD.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengusulkan delapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk Tahun 2026 yang nantinya akan diverifikasi oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Untuk tahun 2026, kami mengusulkan delapan lokasi Kampung Nelayan di Kabupaten MBD yang akan diverifikasi oleh KKP. Sebelumnya, pada tahun 2025 sudah ada dua lokasi yang telah selesai diverifikasi,” kata Noach.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten MBD siap mendukung implementasi program tersebut, termasuk menyiapkan lokasi serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesiapan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 di Provinsi Maluku, termasuk pengantar survei lokasi serta pembahasan berbagai hal teknis lainnya yang berkaitan dengan implementasi program di lapangan. (Kominfo MBD)
