๐†๐ž๐ฅ๐š๐ซ ๐‡๐‹๐Œ ๐๐š๐ง ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐ฎ๐ข๐ฅ๐๐ข๐ง๐ , ๐๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ญ๐š๐ก ๐ƒ๐š๐ž๐ซ๐š๐ก ๐Š๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐ฆ๐ž๐ง ๐“๐ข๐ง๐ ๐ค๐š๐ญ๐ค๐š๐ง ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ฌ๐ข ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐š๐ค๐ฌ๐ข ๐ƒ๐š๐ž๐ซ๐š๐ก ๐“๐š๐ก๐ฎ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”

Tiakur, investigasibhayangkara.com~ Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting dan Capacity Building Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Daerah dan Evaluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar pada Rabu (17/6/2026) di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Barat Daya.

HLM dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach dan diampingi oleh Wakil Bupati, Agustinus L, Kilikily, Asisten Bidang Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan, Johzes Leunufna dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Johana V. Johansz.

Dalam arahannya, Bupati menjelaskan di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan akibat efisiensi yang dilakukan Pemerintah, Daerah terus di drong kreatfitas dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Digitalisasi merupakan salah satu kebijakan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabilitas dan tranparan.

โ€˜Di tengah kondisi efisensi anggaran keuangan daerah dari pemerintah pusat, setiap pimpinan Perangkat Daerah mau tidak mau harus lebih kreatif dan inovatif dalam tiingkatkan dan optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah. Digitalisasi memastikan tidak terjadinya penyelewengan terhadap penerimaan daerah dan memastikan proses verifikasi yang terukur dan sistematis,โ€ jelas Bupati Maluku Barat Daya.

Bupati juga menambahkan perlu instensifikasi, ekstensifikasi dan regulasi yang kuat dalam mendukung optimalisasi PAD. Seluruh perangkat daerah diarahkan optimalkan pemanfaatan aset-aset daerah yang ada pada masing-masing unit kerja serta dalam pengurusan administrasi perizinan diwajibkan lunas tunggakan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan local tax ratio daerah.

Dalam paparannya sekaligus penguatan kapasitas, Kepala Bapenda, Johana Johansz menggambarkan perkembangan ETPD di Kabupaten Maluku Barat Daya sampai dengan tahun 2025. Upaya yang telah dilakuka pada tahun 2025, salah satunya adalah pembukaan kanal pembayaran QRIS pada beberapa jenis pajak daerah.

โ€˜Tahun 2025 telah dilaksanakan pembukaan kanal pembayaran QRIS, tahun 2026 rencana aksi ETPD antara penerapan digitalisasi pada retribusi pasar harian dan retribusi parkir, penjajakan digitalisasi restribusi tempat rekreasi serta mendorong ASN Go Digital sebagai roll model digitalisasi daerah,โ€ jelasnya.

Ditambahkan, implementasi ASN Go Digital bertujuan sebagai roll modeldigitalisasi sistem sistem pembayaran di daerah terutama dalam mendorog pembayaran pajakm retribusi dan belanja serta bertransaksi melalui kanal non tunai dengan menggunakan QRIS.

Kegiatan ini ditutup dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan kanal pembayaran QRIS oleh peserta HLM dan Capacity Building dimulai Wakil Bupati Maluku Barat Daya.

Hadir dalam kegiatan ini sekaligus peserta, perwakilan dari Bank Maluku Malut Cabang Tiakur, BRI Unit Tiakur dan seluruh pimpinan perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah. (Diskominfo MBD)

IRJEN P SANDI

IRJEN P SANDI

IRJEN P[OL ANDRY WIBOWO

IRJEN P[OL ANDRY WIBOWO

IRJEN POL IWAN KURNIAWAN

IRJEN POL IWAN KURNIAWAN

IRJEN IWAN KURNIAWAN

IRJEN IWAN KURNIAWAN

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K.,

Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K.,

A

A