investigasibhayangkaraindonesia.com
Jum’at, 7 November 2025
Meulaboh – Para pedagang kecil di sejumlah titik pusat ekonomi Meulaboh menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan solusi nyata bagi keberlangsungan usaha mereka.
Nomor layanan pengaduan (lapor bupati) juga dianggap tidak memberikan manfaat, sebab berbagai laporan yang masuk tidak pernah direspons serius.
Selama ini, para pedagang sering menjadi sasaran penertiban Satpol PP dengan alasan penataan kota dan kemacetan.
Namun, menurut mereka, pemerintah hanya mampu menyalahkan pedagang tanpa menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Jika pemerintah bersedia menyediakan dana kompensasi kerugian, kami siap pindah ke tempat yang ditunjuk.
Bukan hanya sekali kami mengalami kerugian karena dipindahkan, makanya kami kembali ke lokasi awal,” ujar salah satu pedagang kepada wartawan, Jum’at (7/11/2025).
Para pedagang menilai pemerintah tidak memahami realitas di lapangan. Lokasi relokasi yang disiapkan sering kali jauh dari akses jalan utama sehingga minim pembeli. Akibatnya, pendapatan mereka justru turun drastis.
Masalah Lahan Parkir Disebut Sumber Kemacetan, Bukan Pedagang.
“Pedagang juga membantah bahwa aktivitas jual beli yang mereka lakukan menjadi biang kemacetan.
“Kemacetan itu terjadi karena akses kendaraan angkut barang dibiarkan masuk, bukan karena kami. Kalau mau tertib, pemerintah siapkan dulu lahan parkir yang layak dan lahan mobil barang (mobar) mini,” tegas pedagang lainnya.
Mereka menilai konsep penataan yang dilakukan pemerintah selama ini hanya sebatas teori tanpa melalui kajian kondisi nyata.
Pedagang: Pemerintah Harus Turun Sendiri ke Lapangan
Para pedagang menantang pemerintah untuk merasakan langsung bagaimana sulitnya berniaga di lokasi baru yang jauh dari jalur pembeli.
“Jangan cuma memerintah dari kantor. Sekali-kali coba rasakan seperti kami berjualan di tempat yang tidak strategis. Baru tahu rasanya,” ucap seorang pedagang wanita dengan nada geram.
Pedagang menambahkan, kebijakan sepihak tidak hanya menghilangkan lapangan kerja, tetapi juga berpotensi memicu inflasi karena proses distribusi barang menjadi lebih rumit dan mahal.
Tuntutan Pedagang :
Pemerintah menyiapkan solusi yang adil dan manusiawi, bukan sekadar penggusuran.
Menyediakan kompensasi kerugian bagi pedagang terdampak.
Membuat fasilitas pendukung, seperti lahan parkir dan area bongkar muat yang memadai.
Melibatkan pedagang dalam dialog terbuka sebelum membuat kebijakan.
Pedagang berharap suara mereka tidak lagi dianggap angin lalu, terlebih pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Tembusan :
Bupati Aceh Barat di Meulaboh
Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh
Dandenpom IM/2 Aceh Barat di Meulaboh
Inspektorat Aceh Barat di Meulaboh
Ka. Satpol PP & WH Aceh Barat di Meulaboh
Ka. Dinas Perhubungan Aceh Barat di Meulaboh
Ka. DLHK Aceh Barat di Meulaboh
Danramil Johan Pahlawan di Meulaboh
Kapolsek Johan Pahlawan di Meulaboh
Camat Johan Pahlawan di Meulaboh
Keuchik Gampong Panggong di Meulaboh
Keuchik Gampong Ujong Baroh di Meulaboh
keuchik Gampong Belakang di Meulaboh
#TIM MEDIA IBI PROVINSI ACEH #Wadah Media organisasi MiO ACEH
